Indonesiainside.id- Anggota Komisi VIII DPR RI, Iskan Qola Lubis, mengungkapkan, pencairan bantuan sosial (bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah banyak yang tidak tepat sasaran.
Dia mengaku mendapati bansos PKH beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sampai saat ini belum cair. Maka itu, dia meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dia menilai data tidak valid penyebab penyaluran bansos menjadi terhambat.
“Sudah bertahun-tahun permasalahan DTKS ini tidak kunjung selesai, sehingga banyak penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” kata Iskan di Gedung DPR, Jakarta, dikutip Rabu (22/5/2024).
Dia menilai, pembaruan data selama dua tahun (sesuai UU), atau bahkan enam bulan sekali dinilai masih sangat lambat. Hal itu karena data kependudukan berubah cepat, baik ada yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya. Karena itu, ia mengusulkan adanya pembaruan data tiap satu bulan sekali.
DTKS merupakan masalah pelik dan dilematis, sehingga upaya yang dilakukan menjadi sangat problematik dan masih mengalami masalah yang sama. Seperti variabel miskin, sangat miskin, atau rentan miskin yang harus benar-benar valid.
“Datanya amburadul, jika begini terus gimana penyaluran bantuan itu bisa tepat sasaran?” ujar Iskan. (MBS)