Indonesiainside,id – Kementerian Keuangan resmi membatalkan program Ministerial Scholarship Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari kebijakan efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L).
Keputusan tersebut tertuang dalam surat bernomor PENG-14/PP.2/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa (4/2/2025). Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial, Wahyu Kusuma Romadhoni, menyatakan bahwa pembatalan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Keputusan ini juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 31 Januari 2025.
“Kami menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa ini dihentikan sejak tanggal pengumuman ditetapkan,” ujar Wahyu.
Mengacu pada laman resmi BPPK Kemenkeu, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diberikan kepada kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.
Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Kementerian Keuangan guna mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis kementerian. Para alumni Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap dalam memimpin institusi tersebut di masa depan.
Pada tahun ini, program beasiswa tersebut dibuka pada 10 Januari dan rencananya ditutup pada 9 Februari. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, program ini resmi dibatalkan sejak keluarnya surat pembatalan pada 31 Januari 2025.
Pemangkasan Anggaran APBN 2025
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengamanatkan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Rincian penghematan anggaran tersebut meliputi:
- Efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun
- Efisiensi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025, yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu mengalami pemangkasan anggaran dengan persentase berkisar antara 10 persen hingga 90 persen.
Pembatalan Ministerial Scholarship menjadi salah satu langkah nyata dalam menjalankan kebijakan efisiensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (Aza)