JAKARTA — Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembentukan 750 batalyon baru hingga tahun 2029 tidak semata-mata untuk memperkuat kekuatan tempur nasional, tetapi juga diarahkan untuk menekan kriminalitas, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, hingga menggerakkan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Sjafrie saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa. Menurut dia, kehadiran batalyon teritorial pembangunan di daerah yang sebelumnya minim keberadaan pasukan terbukti memberi dampak terhadap keamanan lingkungan.
“Sebelum ada batalyon teritorial pembangunan, tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan, kosong. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali, tapi setelah kita berada di situ membangun pangkalan, sekian persen kriminalnya hilang,” ujar Sjafrie.
Ia menjelaskan, salah satu fungsi utama batalyon teritorial pembangunan adalah melakukan patroli rutin dan membangun sistem keamanan lingkungan bersama masyarakat. Kehadiran prajurit disebut dapat menciptakan rasa aman sekaligus memperkuat hubungan sosial di daerah.
Menurut Menhan, keberadaan prajurit dari berbagai latar belakang suku dan agama juga memberi efek sosial yang positif. Interaksi antara personel TNI dan masyarakat dinilai mampu menjaga harmoni kehidupan sosial di tingkat desa maupun kecamatan.
“Jadi, masyarakat merasa agak hangat dengan keberadaan batalyon teritorial itu,” katanya.
Selain aspek keamanan, Kementerian Pertahanan melihat pembangunan batalyon baru sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi lokal. Sjafrie mencontohkan, satu batalyon yang berisi sekitar 1.000 prajurit memiliki dampak langsung terhadap perputaran uang di wilayah penempatan.
“Kalau dia 1.000 orang dalam satu batalyon dan dia belanjakan Rp1 juta setiap bulan, berarti Rp1 miliar berputar di desa dan kecamatan tempat mereka,” ujarnya.
Ia mengaku melihat banyak usaha kecil seperti warung makan, kafe, hingga sektor UMKM tumbuh di sekitar kawasan batalyon yang telah dibangun.
Tak hanya itu, keberadaan batalyon juga dikaitkan dengan penguatan layanan sosial masyarakat. Kementerian Pertahanan bersama TNI menjalankan kebijakan donor darah rutin dari prajurit untuk membantu masyarakat kurang mampu.
“Kita bikin bank darah sendiri untuk menampung siapa yang memerlukan darah dari rakyat yang berada di bawah dan tidak dipungut bayaran. Darah dari prajurit gratis untuk kebutuhan kaum duafa,” kata Sjafrie.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan rencana pembangunan 750 batalyon terdiri atas 593 batalyon teritorial pembangunan dan 157 satuan bantuan tempur serta bantuan administrasi.
Program besar tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan pertahanan nasional di tengah meningkatnya tantangan keamanan dan dinamika geopolitik global. Namun di sisi lain, perluasan struktur teritorial TNI juga diperkirakan akan menjadi perhatian publik dan pengamat pertahanan terkait efektivitas, anggaran, serta batas peran militer dalam ruang sipil.