Indonesiainside.id, Jakarta – Partai Demokrat kini menghadapi serangan gaya “belatung nangka” di media sosil (medsos). Hal itu diungkapkan mantan Staf Khusus Kementerian BUMN Said Didu di akun Twitternya dengan menjamurnya akun-akun baru di medsos yang menyerang Demokrat.
Akun-akun baru tersebut munculan dengan meme yang mendiskreditkan Partai Demorat. Jika dilihat profil akunnya, tampak seperti akun-akun baru dengan belasan jumlah follower. Selain Demokrat, akun-akun itu menyerang juga Ketua Umum DPP Partau Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (AHY), dan kader demokrat lainnya.
“Kok setelah #KLBdagelan banyak sekali akun baru lahir menyerang dengan gaya belatung nangka,” kata Said Didu lewat Twitternya, Selasa (9/3).
Kok setelah #KLBdagelan banyak sekali akun baru lahir menyerang dg gaya belatung nangka.
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) March 9, 2021
Pertanyaan tersebut dibalas netizen lainnya, @Eddypra1, “Akun baru netes milik buzzerRp tu Pak Said.”
Partai Demokrat diguncang perseteruan dahsyat dengan pihak eksternal partainya melalui pengambilalihan kepemimpinan AHY sebagai ketua umum oleh Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko. AHY “digulingkan” melalui kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (9/3). Moeldoko ditetapkan menjadi ketua umum DPP Partai Demokrat lewat KLB tersebut.
Namun, hasil KLB tersebut tidak diakui karena belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, baik pemerintah maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih mengakui kepengurusan AHY sebagai ketua umum yang sah. Sebagian besar pengamat dan akadmisi juga menilai KLB tersebut melanggar Undang-Undang tentang Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat.
Meski begitu, Demokrat dan AHY tetap harus waspada karena pengesahan partai politik (parpol) berada di tangan pemerintah melalui Kemenkumham. Kasus terbaru dialami oleh Ketua Umum Partai Berkarya pimpinan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang digulingkan lewat musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Munaslub tersebut menetapkan Muchdi PR dan kepengurusannya yang diakui oleh pemerintah. Belakangan, Tommy memenangkan gugatan terhadap pengambilalihan partainya dan pengadilan membatalkan putusan Kemenkumham. Meski begitu, persoalannya menjadi panjang karena putusan tersebut kembali dibanding. (Aza)