Indonesiainside.id – Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime Jepang One Piece jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI memantik perdebatan. Di satu sisi, pemerintah mengingatkan agar tidak mencederai momen sakral kemerdekaan. Namun di sisi lain, DPR menilai aksi ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, memandang fenomena itu sebagai manifestasi hak asasi manusia (HAM). “Ini menjadi bagian dari hak asasi manusia (HAM), sebagai bentuk kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat,” ujar Andreas di Jakarta, Selasa (5/8).
Menurut Andreas, ekspresi melalui simbol budaya pop seperti bendera One Piece bukan bentuk makar atau provokasi, melainkan sinyal sosial yang patut ditanggapi dengan introspeksi, bukan represi.
“Seharusnya ini menjadi bahan introspeksi buat Pemerintah, bahwa ada persoalan serius yang membuat masyarakat menyampaikan protes dalam ‘diam’, dalam bentuk sosial kultur,” tegasnya.
Lebih jauh, politisi PDI-Perjuangan itu menolak keras jika pengibaran bendera fiktif tersebut dianggap sebagai tindakan melawan negara.
“Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar,” katanya.
Andreas juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dan persuasif terhadap kelompok masyarakat yang memilih jalur ekspresi kultural untuk menyampaikan suara mereka. Meski begitu, ia tetap mengimbau agar bendera Merah Putih dikibarkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kemerdekaan.
“Untuk menghormati peringatan proklamasi, yang kita utamakan adalah Merah Putih,” katanya.
Sementara itu, dari pihak pemerintah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan peringatan keras agar sakralitas HUT RI ke-80 tidak ternodai oleh simbol-simbol lain, termasuk bendera One Piece.
“Kami berharap di bulan Agustus ini, jangan lah ternodai dengan hal-hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80,” kata Prasetyo Hadi, Senin (4/8) di Kompleks Parlemen, Senayan.
Meski mengakui hak masyarakat untuk berekspresi, Prasetyo menggarisbawahi adanya potensi penyusupan agenda tertentu, seperti ajakan untuk tidak mengibarkan Merah Putih, yang bisa mengarah pada tindakan tegas.
“Kalaupun ada penindakan, itu… kalau ada pihak-pihak yang menggeser makna dari ekspresi itu, misalnya dengan mengimbau supaya lebih baik mengibarkan ini (bendera lain),” ujarnya.
Fenomena ini berawal dari munculnya bendera bajak laut bertengkorak dengan topi jerami khas tokoh utama anime One Piece, Monkey D. Luffy, yang terlihat dikibarkan di berbagai titik di Indonesia. Di media sosial, tren ini juga semakin meluas, dengan banyak warganet mengganti foto profil dengan simbol bajak laut tersebut.