Soal Pembakaran Bendera PDIP, Ini Penjelasan Lengkap Korlap Aksi

Indonesiainside.id, Jakarta – Koordinator lapangan (Korlap) aksi Aliansi Nasional Anti Komunis-Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK-NKRI), Edy Mulyadi buka suara terkait insiden pembakaran bendera PDI-P saat aksi Rabu (25/6) kemarin. Termasuk perihal pemeriksaan dirinya di Polda Metro Jaya Kamis (26/6) kemarin.

“Betul, kemarin saya di Polda, saya menyebutnya bukan diperiksa, tapi diklarifikasi sama Direktur Intelkam Polda Metro Jaya seputar pembakaran bendera, penurunan Jokowi dan lain sebagainya. Agak lama, karena setelah itu saya juga diklarifikasi di Ditreskrimum (Direktorat Reserse Kriminalisasi Umum),” kata Edy melalui unggahan videonya kepada Indonesiainside.id, Jumat (27/6).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa aksi pembakaran PDI-P adalah sebuah accident (kejadian tak terduga). Sebab, kegiatan tersebut tidak pernah sama sekali direncanakan apalagi dibahas dalam rapat teknis menjelang aksi.

“Jangankan rencana, dibahas, disinggung saja tidak, dipikir saja tidak, lalu kenapa terjadi peristiwa itu, setelah Ashar ada yang menuju ke saya lalu membisiki ‘habis ini bakar bendera PKI’,” kata Edy menirukan orang tersebut.

“Memang ada benderanya?,” jawab Edy menimpali. “Ada,” katanya singkat.

“Owh ya sudah kalau begitu,” tutur Edy. Tak lama setelah itu, usai orasi, Edy menyatakan bahwa hari ini massa akan membakar bendera PKI.

Gayung bersambut, semangat massa aksi semakin meluap dan membara. Ia menyerukan massa aksi untuk berhati-hati dan tetap menjaga jarak. “Ketika ada dua bendera dibentang (bendera PDIP dan PKI), wah kaget hati saya, kok ada bendera PDIP,” katanya.

Kemudian polisi menanyakan kenapa dia sebagai korlap tidak menghentikan pembakaran bendera PDI-P. “Loh, dalam situasi seperti itu tidak mungkin saya hentikan,” ujarnya menjawab pertanyaan polisi.

Karenanya, ia menegaskan pembakaran bendera tidak ada dalam rencana aksi. Tetapi spontan ketika aksi berlangsung. Justru ia menduga orang-orang yang membakar bendera PDI-P adalah penyusup.

Mengenai respon pengurus PDI-P yang akan melaporkan kasus ini ke jalur hukum, Edy menganggap tidak masalah karena ini hak setiap orang secara legal konstitusional. Sebaliknya, dia merasa massa aksi tidak salah karena jelas membawa tiga tuntutan, pertama mencabut RUU HIP.

Kedua, meminta aparat mengusut konseptor dan pengusung RUU HIP karena dianggap ingin merubah dasar negara, Pancasila. Dan ketiga, massa aksi menuntut MK membubarkan Partai yang mengusung RUU HIP.

Namun dia menilai bahwa semua orang sudah mafhum bahwa pengusung RUU HIP adalah PDI-P. Bahkan visi-misi PDI-P adalah menjadikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai arah perjuangan.

“Padahal Pancasila 1 Juni itu pidato Bung Karno (Soekarno) dan belum final. Kemudian di poin berikutnya adalah menjadikan trisila dan ekasila sebagai landasan perjuangan,” katanya.

“Jadi kalau Ahmad Basarah membantah bukan kami, itu bohong besar dan pembohongan publik saudara. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa kita tidak salah, kita sudah berada di jalur yang benar,” imbuhnya. (SD)

Tinggalkan Komentar