MA: Guru Honorer di Atas 35 Tahun Berhak Ikut Tes CPNS

Oleh : Eko P |

Segala perbuatan hukum apapun, termasuk seleksi CPNS sejak 18 Desember 2018 harus sejalan dengan putusan MA. Bisa batal demi hukum jika bertentangan dengan putusan MA tersebut.

Indonesiainside.id, Jakarta — Petikan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang gugatan guru honorer terhadap PermenPAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018 telah keluar. Putusan Nomor 74/P/HUM/2018 mengabulkan sebagian gugatan guru honorer.

Dalan putusan tersebut, majelis hakim berpendapat, persyaratan dalam PermenPAN-RB 36/2018 itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap sehingga dibatalkan.

“Alhamdulillah ini kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh guru honorer. Mereka kini bisa ikut tes CPNS tanpa batasan usia,” kata Andi Asrun, pengacara guru honorer kepada Indonesiainside, Sabtu (2/2).

Dengan keputusan itu, lanjutnya, rekrutmen CPNS untuk formasi guru honorer tidak dibatasi usia 35 tahun. Mengingat, rerata usia guru honorer di atas 35 tahun dengan masa pengabdian belasan hingga puluhan tahun.

“Jadi pemerintah tidak boleh lagi memberikan batasan usia 35 tahun untuk guru honorer. Semua guru honorer berhak ikut tes CPNS dan jangan dibatasi usia. Mereka menua karena mengabdi bukan ujuk-ujuk datang melamar CPNS,” tegasnya.

Dia menambahkan, putusan itu berlaku sejak 18 Desember 2018. Segala perbuatan hukum apapun, termasuk seleksi CPNS sejak 18 Desember 2018 harus sejalan dengan putusan MA. Bisa batal demi hukum jika bertentangan dengan putusan MA tersebut.

Ketua Forum Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kependidikan Kabupaten Kebumen Ahmad Zahri menyatakan rasa syukurnya karena MA mengabulkan permohonan mereka. Menurut Ahmad, sudah sewajarnya guru honorer di atas 35 tahun punya hak.ikut tes CPNS.

“Pembatasan usia cukup buat pelamar umum. Kalau kami yang sudah nyata-nyata mengabdi jangan dibatasi. Kami jadi honorer karena dibutuhkan sekolah,” tegasnya.

Dia pun optimistis beberapa gugatan guru honorer di PN Jakarta Pusat dan Majelis Konsitusi akan dikabulkan. Sebab, kebijakan pemerintah sangat tidak berkeadilan.

Sebelumnya, 48 guru honorer Kabupaten Kebumen menggugat Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin ke PN Jakarta Pusat.

Guru honorer menuntut janji Jokowi untuk memerhatikan nasib guru honorer saat menghadiri HUT PGRI dan Hari Guru Nasional di Stadion Bekasi pada November 2017. Sudah setahun, janji tinggal janji.

Selain menggugat ke PN Jakarta Pusat, guru honorer juga mengajukan uji materi Peraturan Menteri PAN-RB 36/2018. Mereka menilai syarat usia 35 tahun bertentangan dengan jiwa dan roh UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). (EPJ)