Indonesiainside.id – Pemulihan layanan pendidikan pascabencana hidrometeorologi di Aceh mulai menunjukkan kemajuan signifikan. Sejumlah madrasah di berbagai kabupaten/kota terdampak kini bersiap kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai 5 Januari, menandai langkah penting dalam menjaga keberlanjutan hak pendidikan anak-anak di tengah situasi darurat.
Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh mencatat, dari total 500 madrasah yang terdampak bencana, sebanyak 437 madrasah telah dinyatakan siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar (PBM) secara langsung. Data tersebut dihimpun oleh Tim Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025.
“Alhamdulillah, mayoritas madrasah terdampak sudah siap melaksanakan PBM. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa dari para pendidik, tenaga kependidikan, serta dukungan masyarakat dalam memulihkan layanan pendidikan bagi anak-anak kita,” kata Ketua Tim Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 Kanwil Kemenag Aceh, Khairul Azhar dalam keterangannya, dikutip Senin (5/1).
Meski demikian, pemulihan belum sepenuhnya merata. Masih terdapat 63 madrasah yang belum dapat memulai PBM tatap muka. Madrasah tersebut tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, dan Bener Meriah.
“Aceh Utara dan Aceh Tamiang paling banyak,” katanya.
Khairul merinci, dari 63 madrasah tersebut, 19 berada di Aceh Utara, 17 di Aceh Tamiang, dan 14 di Aceh Tengah. Sementara sisanya terdiri atas 7 madrasah di Pidie Jaya, 4 di Bireuen, dan 2 madrasah di Bener Meriah. Kondisi ini mencerminkan tantangan pemulihan yang berbeda-beda di tiap daerah, bergantung pada tingkat kerusakan dan aksesibilitas wilayah.
Ia menjelaskan, kendala utama yang masih dihadapi meliputi proses pembersihan ruang kelas dan halaman sekolah yang belum tuntas akibat lumpur dan material banjir, akses jalan menuju madrasah yang belum dapat dilalui, hingga penggunaan madrasah sebagai lokasi pengungsian. Di beberapa kawasan, status siaga bencana juga masih diberlakukan, seperti di Bener Meriah.
Di tengah keterbatasan tersebut, upaya adaptif tetap dilakukan. Khairul menyebutkan, 10 lembaga pendidikan yang bangunannya roboh atau hanyut akibat banjir telah bersiap melaksanakan PBM dengan memanfaatkan lokasi sementara, seperti masjid atau meunasah, lapangan desa, maupun area milik madrasah yang masih dapat digunakan.
Ia menegaskan, Kemenag terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan relawan guna mempercepat pemulihan sarana dan prasarana. Langkah ini ditempuh agar peserta didik dapat kembali belajar dalam kondisi yang aman dan layak.
“Kami terus melakukan pendampingan dan koordinasi agar madrasah yang belum siap dapat segera menyusul. Prinsipnya, PBM hanya akan dilaksanakan jika kondisi benar-benar aman dan nyaman bagi peserta didik dan guru,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, menekankan bahwa pendidikan merupakan layanan dasar yang harus segera dipulihkan, namun tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan.
“Pendidikan adalah layanan dasar yang harus segera dipulihkan. Namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, kami mendorong percepatan pemulihan sarana prasarana madrasah tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kesiapsiagaan bencana,” pungkas dia.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas solidaritas berbagai pihak, mulai dari relawan, aparat pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat, yang berperan aktif membantu pemulihan madrasah pascabencana.
Dengan kondisi yang berangsur membaik, Kemenag Aceh berharap seluruh peserta didik dapat segera kembali mengikuti pembelajaran secara normal. Pemulihan pendidikan ini diharapkan tidak hanya mengembalikan rutinitas belajar, tetapi juga menjadi bagian penting dari pemulihan psikososial anak-anak Aceh yang terdampak bencana.