BNPB: Penegakan Hukum Kunci Penanganan Covid-19

Indonesiainside.id, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, mengatakan dalam memerangi virus corona di Indonesia, upaya penegakan hukum perlu menjadi prioritas. Ketegasan itu harus dilakukan oleh seluruh gubernur di daerah masing-masing dalam mengatasi virus corona atau Covid-19.

“Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 tahun 2020, yang mengamanatkan gubernur sebagai anggota Dewan Pengarah Satuan Tugas,” jelasnya dalam telekonferensi, Selasa (24/3).

Doni menegaskan, dalam Keppres itu, gubernur memiliki wewenang untuk memastikan penegakan hukum dengan memanfaatkan aparat. “Kepala Kepolisian Daerah dan Komandan Militer ditempatkan di bawah gubernur,” kata dia.

Selain itu, Keppres tersebut juga memungkinkan gubernur untuk membentuk gugus tugas di tingkat daerah untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindakan penanggulangan Covid-19 di daerah. Menurut Doni, nantinya gugus tugas melakukan fungsi kontrol, pengawasan, dan pencegahan virus corona di masyarakat.

Doni mencatat, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan semua gubernur di Indonesia untuk menyusun rencana aksi terperinci tentang penanganan wabah virus corona, khususnya membuat peta melingkar COVID-19 untuk wilayah mereka. Presiden juga telah meminta para gubernur untuk memfokuskan kembali dan merealokasi anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden No.4 / 2020, yang memprioritaskan program sosial untuk keluarga miskin dan tenaga kerja.

“Semua kebijakan yang dirumuskan oleh gubernur, sebagai ketua gugus tugas, perlu diupayakan secara komprehensif untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama dan lainnya, sehingga mereka didukung penuh oleh masyarakat,” kata Doni. (Aza)

Tinggalkan Komentar