Indonesiainside.id, Jakarta – Skandal Jiwasraya dinilai sebagai bom waktu yang terjadi bukan karena kebetulan. Selama lima tahun belakangan, perusahaan itu bahkan mendulang banyak penghargaan di sisi tata kelola keuangan.
Karena itu, Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Ali meminta penanganan kasus Jiwasraya dilakukan secara menyeluruh. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi pelat merah itu tak boleh tebang pilih.
“Siapa pun yang terlibat harus diproses hukum, tidak boleh ada pengecualian. Baik pembiaran atau terlibat langsung,” katanya di Jakarta, Selasa, (31/12).
Ali menduga kasus Jiwasraya bukan kelalaian semata. Dia meyakini ada kesengajaan sistematis dalam kasus ini.
“Kalau tidak terjadi secara kebetulan mereka (Jiwasraya) aktif dapatkan penghargaan, lalu di-publish seakan-akan ini perusahaan hebat,” kata dia.
Saat ini, ‘bom waktu’ Jiwasraya meledak usai dilakukan pembiaran selama delapan tahun. Kasus ini diawali laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan korupsi dan ditindaklanjuti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Pokok masalah terletak di produk JS Saving Plan dengan tawaran bunga tinggi berkisar 6,5 persen dan 10 persen. Dari produk itu, Jiwasraya memperoleh premi total sebesar Rp53,27 triliun.
Masalahnya, hingga Agustus 2019, Jiwasraya memiliki potensi kerugian negara hingga Rp13,7 triliun. Untuk itu, BUMN tersebut butuh dana Rp32,89 triliun. Dana tersebut supaya Jiwasraya bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen yang ditetapkan OJK, untuk mengkategorikan perusahaan asuransi sehat atau tidak. (Aza)