Indonesiainside.id, London – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson mengundurkan diri pada Kamis (7/7). Boris secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya lewat pidato resmi yang disampaikan di Downing Street, kediaman Perdana Menteri Inggris tersebut.
Dalam pidatonya, Boris mengatakan sangat menyesalkan karena harus mundur dari pekerjaan terbaik di dunia sebagai Perdana Menteri Inggris. Lalu apa yang akan terjadi pada Inggris setelah Boris Johnson resmi mengundurkan diri?
Kontributor Indonesiainside.id, Rafkha Gibrani melaporkan dari London, Inggris, kondisi terkini di negeri tersebut.
Ketika pengunduran diri Perdana Menteri telah resmi diajukan dan disetujui oleh parlemen, maka tidak akan ada pemilihan umum secara otomatis untuk mencari pengganti PM yang telah mundur. Ada dua opsi skenario yang akan terjadi, apabila PM setuju dan bersedia untuk meninggalkan Downing Street, kantor PM dan kabinetnya seperti yang terjadi pada Theresa May pada tahun 2019, maka tidak ada pergeseran formal. PM akan tetap menjabat dan melakukan usaha pembentukan kabinet sementara untuk kemudian mengganti fokus mencari pengganti PM yang baru.
Skenario kedua, ketika PM mengundurkan diri secara langsung maka akan ada perubahan yang bersifat cepat dan langsung. PM sementara akan dipilih secara langsung sebagai pengganti, karena secara konstitusi, kursi PM tidak boleh kosong. Sebagai pengganti sementara Dominic Raab, sekretaris kehakiman yang juga menjabat sebagai wakil PM akan menggantikan Boris Johnson apabila skenario ini berlangsung. Namun, apabila Dominic Raab merasa sebagai PM pengganti justru memberikan keuntungan yang tidak adil maka pilihan lain dari pihak yang lebih netral bisa menggantikan.
Tidak ada kekacauan atau demo yang terjadi terkait kemunduran Boris Johnson dari posisi Perdana Menteri. Sistem kenegaraan Inggris yang sudah mapan membuat stabilitas kehidupan sehari-hari masyarakat tetap berjalan dengan lancar.
Boris Johnson menjabat sebagai Perdana Menteri pada Juli 2019 menggantikan Theresa May. Masa kepemimpinan Boris dianggap cacat dan gagal dalam menangani krisis. Boris telah melanggar aturan Lockdown pada masa pandemi 2020 ketika ketahuan mengadakan pesta tertutup di Downing Street. Pada krisis perang Rusia-Ukraina, Boris dianggap gagal mencegah inflasi. Kenaikan pajak di Inggris menjadi keluhan utama warga Inggris, hingga kenaikan inflasi di Inggris mencapai angka 9,1 persen. (Aza)