Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tidak hanya dilakukan oleh Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, tetapi juga terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia.
Pemberian THR yang dimaksud ditujukan kepada unsur Forkopimda yang meliputi TNI, Polri, jaksa, hingga hakim. Dugaan ini mengemuka setelah KPK mengamankan Bupati Cilacap dalam operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu.
“KPK menduga pemberian THR dari kepala daerah kepada Forkopimda tidak hanya terjadi di Kabupaten Cilacap, tetapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (14/3/2026) malam.
Atas dasar temuan tersebut, KPK menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tidak memberikan THR kepada Forkopimda. Asep menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga integritas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“KPK mengingatkan agar kepala daerah dan Forkopimda memiliki komitmen yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi, dan saling mendukung dalam mewujudkan prinsip good governance di daerahnya masing-masing dengan penuh integritas,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan telah melakukan OTT kesembilan di tahun 2026 sekaligus yang ketiga selama bulan Ramadhan pada 13 Maret 2026. Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman beserta 26 orang lainnya dan menyita sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah.
Sehari setelahnya, tepatnya pada 14 Maret 2026, KPK resmi menetapkan Syamsul Auliya Rachman (AUL) dan Sekretaris Daerah Cilacap Sadmoko Danardoo (SAD) sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam kasus pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk tahun anggaran 2025-2026.
Dari hasil penyelidikan, Syamsul menargetkan perolehan dana sebesar Rp750 juta dari praktik pemerasan tersebut. Dana itu direncanakan akan dibagi menjadi Rp515 juta untuk THR Forkopimda Kabupaten Cilacap, sementara sisanya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi. Namun, sebelum aksinya sempurna, ia baru mengumpulkan Rp610 juta saat ditangkap oleh KPK. (Nto)