Oleh: Ahmad Z.R
Kekecewaan honorer atas janji-janji pemerintah Joko Widodo akan berdampak pada Pilpres 2019.
Indonesiainside.id, Jakarta — Jutaan honorer K2 (kategori 2) dan Non K2 (Non Kategori) menyatakan kekecewaan atas sikap Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menolak eksekusi atas putusan MA yang memenangkan gugatan mereka. Karenanya mereka memandang perlu perubahan kepemimpinan agar nasib honorer lebih baik.
“Kita menghormati Pak Jokowi, tapi ketika dia ingkar janji terhadap guru honorer, maka tidak ada kewajiban dari kita untuk menghormatinya. Ingkar janji terhadap honorer sehingga tidak perlu dipilih lagi. Bangsa ini perlu perubahan,” kata Ketua Umum Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (FKGTT/PTT) Kabupaten Kebumen, Ahmad Zahri, kepada Indonesiainside, Kamis (7/2).
Ahmad Zahri menuturkan, lembaga tinggi seperti BKN yang menolak putusan Mahkamah Agung merupakan suatu praktik hukum yang menyimpang (law disoriented). “Dia (BKN) melakukan perilaku menyimpang terhadap perundang-undangan,” tambahnya.
Karenanya, ia bersama kuasa hukum akan menggugat presiden Jokowi dan BKN karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.
“Siapapun dia termasuk presiden ketika bertentangan dengan Undang-Undang, maka wajib bagi rakyat Indonesia untuk menggugatnya agar dia sadar tanggungjawabnya,” tandasnya.
Hal itu diaminkan oleh kuasa hukum guru honorer, Andi Asrun, pihaknya akan melakukan gugatan hukum. “Jadi, siapapun harus melakukan putusan pengadilan. Karena putusan itu final dan mengikat. Tidak ada alasan untuk menolak. Kalau tetap menolak, maka Kepala BKN ini melakukan pembangkangan hukum. Dan ini sudah mengarah kepada negara kekuasaan,” ujar Asrun.
Asrun menuturkan, di zaman Presiden SBY 2/3 guru honorer diangkat menjadi PNS. Terlebih para guru honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan prioritas. Kini, dengan PermenRB Nomor 36 Tahun 2018, ketentuan tersebut dibatasi dengan guru yang mencapai usia 35 tahun.
“Maka, harus ada peraturan baru atau harus berhenti di tengah jalan, karena dasar hukumnya tidak ada. Masa presiden tidak tahu ada honorer yang mendapat gaji tiga ratus ribu per bulan? Ini tidak masuk akal. Ini sama saja guru itu kuli kontrak. Masa guru kuli kontrak? Guru itu sangat besar jasanya untuk masa depan bangsa,” ungkapnya.
Asrun mengatakan, jutaan honorer di Indonesia kecewa akibat janji presiden Jokowi yang akan mengangkat honorer menjadi PNS. Karena itu, honorer berharap pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandi diharapkan mampu mengakomodasi honorer untuk kehidupan yang lebih layak.
“Kalau kecewa, itu pasti tidak akan memilih. Petahana sekarang sangat mengecewakan. Kami juga akan mengantarkan surat (hak) interpelasi ke DPR,” pungkasnya. (EPJ)