Indonesiainside.id – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan mengambil tindakan tegas dengan mencabut pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten, jika tidak memenuhi syarat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Sakti mengungkapkan bahwa ia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melakukan inspeksi langsung di lokasi.
“Pasti dicabut, artinya bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan,” ujar Sakti di Jawa Barat, Kamis (9/1).
Ia pun menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Ia menambahkan, jika pemagaran tersebut ternyata memiliki izin yang sah, aktivitas tersebut dapat diteruskan. “Tetapi kalau izin yang KKPRL-nya ada. Tidak apa-apa mereka harus jalan terus,” tambahnya.
Sakti juga menjelaskan bahwa ia belum mengetahui hubungan pemagaran tersebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) tertentu. “Saya gak tahu itu. Tapi yang pasti tidak hanya di Tangerang, tapi di seluruh Indonesia, ketika dia masuk dalam ruang laut harus ada izin KKPRL,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susiyanti, mengungkapkan bahwa hasil investigasi menunjukkan adanya pemagaran yang membentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji, dengan struktur terbuat dari bambu dan cerucuk setinggi rata-rata 6 meter, dilengkapi dengan anyaman bambu dan pemberat. Pemagaran ini mencakup 16 kecamatan, dengan rincian yang melibatkan beberapa desa di setiap kecamatan.