Penyaluran Dana Desa di Papua Barat Capai Rp374 Miliar hingga Awal Agustus 2025

Indonesiainside.id – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga 6 Agustus 2025, realisasi penyaluran Dana Desa di Provinsi Papua Barat telah mencapai Rp374,07 miliar atau sekitar 56,27 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp664,61 miliar.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat, Moch Abdul Kobir, menyampaikan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk tujuh kabupaten, mencakup 802 desa/kampung di wilayah tersebut.

“Sampai dengan 6 Agustus 2025, penyaluran Dana Desa 2025 sudah terealisasi 56,27 persen,” ujar Kobir saat memberikan keterangan di Manokwari, Rabu.

Penyaluran dilakukan melalui dua skema, yaitu nonearmark dan earmark. Dana dengan skema nonearmark, yang penggunaannya bersifat umum dan fleksibel, telah disalurkan sebesar Rp135,11 miliar. Sementara dana dengan skema earmark, yang dialokasikan untuk mendukung program-program tertentu seperti penurunan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan penanganan stunting, telah mencapai Rp238,97 miliar.

“Dana Desa Earmark yang sudah disalurkan sebanyak Rp238,97 miliar,” tambah Kobir.

Secara rinci, distribusi Dana Desa ke masing-masing kabupaten adalah sebagai berikut:

  • Manokwari: Rp71,53 miliar (163 desa)

  • Fakfak: Rp66,76 miliar (142 desa)

  • Teluk Bintuni: Rp68,09 miliar (115 desa)

  • Teluk Wondama: Rp36,44 miliar (75 desa)

  • Kaimana: Rp40,98 miliar (84 desa)

  • Pegunungan Arfak: Rp66,67 miliar (166 desa)

  • Manokwari Selatan: Rp23,58 miliar (57 desa)

Penyaluran Dana Desa ini dilaksanakan oleh dua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Manokwari dan KPPN Fakfak.

“Penyaluran di Papua Barat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari dan KPPN Fakfak,” kata Kobir.

Sebelum dana disalurkan, masing-masing kabupaten diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen sebagai syarat administratif. Proses verifikasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Dokumen yang harus dilengkapi meliputi APBDes, data pagu Dana Desa untuk skema earmark dan nonearmark, serta rekaman realisasi penyaluran untuk keluarga penerima manfaat tahun 2024.

“Kalau sudah ada rekomendasi dari DJPK baru bisa disalurkan Dana Desa ke kabupaten,” tutup Kobir.

Tinggalkan Komentar