Unicorn Picu Capital Outflow, INDEF Ingatkan Bahaya ke Depan

Oleh: Ahmad Z.R dan Andryanto S |

Jika unicorn Indonesia tidak diatur dan tidak diproteksi, maka akan dicaplok modal asing. Akibatnya, arus modal dari royalti di masa depan lewat e-commerce akan sangat besar. Dampaknya ke depan lebih hebat dan cukup berbahaya karena dapat menarik aliran dana keluar (capital outflow).

Indonesiainside.id, Jakarta — Berbagai kalangan mulai dari ekonom hingga pengamat transportasi ikut mengomentari dampak penguasaan modal asing di unicorn Indonesia. Selain mengarah ke era kapitalis, dampak penguasaan asing di unicorn Indonesia juga bisa memicu penarikan modal ke luar (capital outflow).

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemangku kebijakan di Indonesia agar tidak mengabaikan dampak penguasaan modal asing di unicorn Indonesia. “Dampaknya ke depan lebih hebat dan cukup berbahaya, karena dapat menarik aliran dana keluar (capital outflow). Hal ini karena persaingan modal bersifat the winner takes all, sifat dari bisnis ini adalah disruption, yakni mematikan yang sudah ada dan membesarkan yang sudah besar,” ujar Didik J Rachbini, ekonom senior INDEF, dalam sebuah diskusi dengan media, kemarin sore.

Didik menilai perusahaan teknologi berstatus unicorn di Indonesia berisiko akan diambil perusahaan asing jika tidak diatur dengan baik. Arus modal keluar pun tak terelakkan. “Ini sudah menjadi isu debat capres putaran kedua, tapi belum melihat bahayanya sehingga jika abai kita bisa terjerumus kalah perang ekonomi,” katanya.

Mantan Anggota Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini juga menambahkan, berdasarkan teori creative distruction, inovasi baru akan menyebabkan yang lama akan punah. Ini menimbulkan masalah sosial, seperti perang jalanan antara ojek pangkalan dengan ojek online. Sedangkan, pengemudi ojek adalah pekerja tanpa asuransi, tanpa pengembangan sumber daya manusia.

“Sekarang defisit neraca berjalan sangat besar karena pendapatan primer, royalti, income tenaga kerja asing yang sangat besar. Dengan tumbuhnya unicorn yang bebas, tanpa peran pemerintah, maka defisit neraca berjalan akan besar dan bahkan jebol,” jelas Didik.

Persoalan unicorn sempat mencuat saat calon presiden (capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, menilai unicorn bisa memicu dana-dana di dalam negeri lari ke luar. “Kalau ada unicorn hebat, saya khawatir mempercepat nilai tambah kita dan uang-uang kita lari ke luar negeri. Silahkan Anda ketawa tapi ini masalah bangsa,” ujar Prabowo dalam debat Pilpres.

Mengarah ke Kapitalis
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno sebelumnya memberikan komentar terkait pesatnya perkembangan unicorn di Indonesia. Unicorn merupakan gelar yang diberikan pada suatu startup yang memiliki nilai valuasi (nilai dari suatu startup, bukan sekedar pendanaan yang diraih dari investor, red) lebih dari 1 miliar dolar AS. Saat ini, Indonesia memiliki empat startup, yaitu Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak dan Traveloka.

“Di sektor transportasi, operasional Gojek sudah mengarah kapitalis, karena tidak diikuti aturan yang bisa melindungi mitra kerja,” ujar Djoko kepada Indonesia Inside, Senin (18/2).

Lebih lanjut, kata Djoko, sistem aplikasi tidak diawasi apalagi diaudit oleh lembaga yang berwenang. Pemerintah terkesan terlambat mengantisipasi dan tidak jelas arahnya ditambah masing-masing instansi (Kementerian/Lembaga) jalan sendiri-sendiri.

Djoko menyebutkan, sekitar dua tahun lalu ketika, sebagian saham belum dimiliki asing, mitra Gojek masih mendapatkan bonus yang cukup besar. Pendapatan driver ojek daring bisa minimal Rp 8 juta per bulan. Bahkan ada yang mencapai Rp 12 juta per bulan. “Sekarang untuk mendapatkan Rp4 juta harus bekerja hingga 12 jam dalam sehari,” katanya.

Ia menilai setelah sebagian saham dimiliki asing, tentu target keuntungan harus dipenuhi dahulu. Sementara, urusan kesejahteraan mitra kurang dapat perhatian. Dampaknya, perhatian driver sebagai mitra yang mencarik dan mengangkut penumpang kurang diperhatikan.

“Kementerian Perhubungan sudah membuat Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) yang pada intinya mengatur keselamatan, biaya jasa, suspend dan kemitraan,” kata dia.

Menurut dia, RPM ini tidak bisa berdiri sendiri dalam upaya ingin melindungi driver dan konsumen ojek daring. Akan tetapi perlu dukungan dari Kementetian Komunikasi dan Informatika harus dapat menerbitkan peraturan untuk mengawasi dan mengaudit aplikasi yang digunakan pengusaha aplikasi atau aplikator.

“Demikian pula dengan Kementerian Tenaga Kerja harus dapat membuat aturan yang mengatur hubungan kemitraan antara pemilik aplikasi dengan driver ojek daring,” tandasnya. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar