Indonesiainside.id – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, berencana menggabungkan kebijakan dari dua mantan gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan, untuk mengatasi masalah banjir di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Menurut Pramono, metode yang diambil akan mengombinasikan pendekatan penanganan banjir berbasis infrastruktur dan peran masyarakat.
“Kebijakan yang akan dipadukan adalah pasukan oranye atau Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan sumur resapan,” kata Pramono, usai bertemu dengan warga Cipete Selatan, Jakarta, Senin (18/11).
Pramono mengidentifikasi bahwa banjir yang terjadi di Cipete adalah banjir lokal, yang lebih disebabkan oleh buruknya pengelolaan saluran drainase. Untuk itu, dia berencana meningkatkan peran Pasukan Oranye yang telah terbukti efektif dalam menangani masalah kebersihan dan perawatan saluran. “Pasukan oranye-nya akan kita lebih masifkan untuk me-manage saluran-saluran yang ada di daerah ini,” ujar Pramono.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembangunan sumur resapan di berbagai titik untuk mengurangi genangan air. “Sumur resapan akan dibuat di tempat-tempat yang tidak mengganggu aktivitas transportasi,” tambahnya. Dengan pendekatan ini, Pramono berharap dapat mengurangi dampak banjir lokal yang sering mengganggu aktivitas warga di Cipete.
Lebih lanjut, Pramono juga menegaskan bahwa selain penanganan banjir, ia berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan sosial lainnya, seperti penyelesaian masalah akses pendidikan dan kesehatan bagi warga Jakarta. “Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Lansia dan sebagainya, itulah yang akan saya selesaikan kalau saya terpilih jadi Gubernur,” ungkapnya, menegaskan bahwa prioritasnya tidak hanya pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
Selain itu, Pramono, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, juga menyatakan dukungannya terhadap proyek tanggul laut yang kini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menyebutkan bahwa terlibat dalam keputusan tersebut membuatnya yakin proyek tanggul laut harus dilanjutkan untuk melindungi Jakarta dari ancaman banjir pesisir.
Berdasarkan pengalamannya mengikuti KTT G20 di Bali, Pramono juga mengusulkan pembangunan tanggul laut dengan konsep yang lebih ramah lingkungan. “Tidak hanya tanggul raksasa yang dibangun, tetapi juga tanggul raksasa dari mangrove,” ujarnya, menyarankan agar konsep tanggul alami yang dapat mengurangi dampak erosi dan meningkatkan ketahanan pesisir turut dipertimbangkan.
Pramono berharap agar pembangunan tanggul laut sepanjang 11,1 kilometer dapat segera diselesaikan, terlebih dengan dukungan pemerintahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Saya sepenuhnya mendukung komitmen pemerintah membangun tanggul laut raksasa sebagai prinsip untuk pertahanan laut dan banjir pesisir,” tegasnya.