Indonesiainside.id — Gelombang kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat pemerintahan dalam waktu hampir bersamaan mulai mengguncang wajah Kabinet Merah Putih.
Di tengah ambisi besar Presiden Prabowo Subianto membangun pemerintahan yang bersih dan kuat, dua nama penting justru terseret perkara hukum: mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Merespons situasi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan seluruh pejabat kementerian maupun badan negara agar memegang teguh komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi.
“Para pembantu Presiden itu harus benar-benar memegang teguh apa yang menjadi komitmen, keberpihakan, dan kemauan yang begitu kuat dari Presiden Prabowo terkait dengan upaya pemberantasan korupsi,” kata Saan Mustopa di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Saan, Presiden Prabowo selama ini berulang kali menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dalam berbagai kesempatan. Karena itu, para pejabat negara semestinya menjaga integritas, kredibilitas, dan profesionalitas selama menjalankan amanah pemerintahan.
“Seharusnya para pembantu Presiden menjaga perilakunya untuk tetap menjunjung tinggi integritas, kredibilitas, dan profesionalitasnya,” ujarnya.
Politikus Partai NasDem itu juga mengaku prihatin atas kasus-kasus hukum yang terjadi hampir bersamaan di tubuh pemerintahan.
“Kita prihatin dan menyayangkan. Tetapi ini adalah kenyataan yang memang sedang dihadapi bangsa,” katanya.
Sorotan publik paling besar tertuju pada kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional. Kejaksaan Agung pada Rabu (3/6) resmi menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang sejak awal diproyeksikan menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Program MBG sebelumnya telah menuai berbagai polemik, mulai dari dugaan persoalan tata kelola, distribusi makanan, pengawasan vendor, hingga sejumlah kasus keracunan makanan di daerah. Namun penetapan tersangka terhadap petinggi BGN membuat polemik itu berubah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola program strategis nasional tersebut.
Tak lama setelah Kejaksaan Agung bergerak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan langkah besar dengan resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim pada Kamis pagi.
Silmy bersama tujuh aparatur sipil negara lainnya diduga terlibat kasus pemerasan yang berlangsung sejak dirinya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada periode Januari 2023 hingga Oktober 2024.
KPK menduga Silmy menerima aliran dana hasil pemerasan dalam pengurusan layanan keimigrasian. Penahanan terhadap seorang wakil menteri aktif menjadi salah satu kasus paling menyita perhatian publik dalam pemerintahan saat ini.
Situasi tersebut membuat tekanan politik terhadap kabinet meningkat. Dalam waktu hampir bersamaan, dua figur penting pemerintahan terseret kasus hukum yang berkaitan langsung dengan sektor pelayanan publik dan program prioritas negara.
Di tengah sorotan itu, Presiden Prabowo sebelumnya telah melakukan langkah cepat dengan mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional. Posisi Dadan Hindayana digantikan oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.
Kepala Staf Kepresidenan menyebut pergantian tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG yang dinilai membutuhkan pembenahan tata kelola dan penguatan pengawasan.
Pengamat politik menilai rangkaian kasus ini akan menjadi ujian besar bagi komitmen antikorupsi pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, penindakan hukum terhadap pejabat aktif menunjukkan aparat penegak hukum tetap bekerja. Namun di sisi lain, kasus tersebut memperlihatkan masih besarnya tantangan reformasi birokrasi dan pengawasan program strategis nasional.
Publik kini menanti langkah lanjutan pemerintah: apakah kasus-kasus ini akan menjadi momentum pembenahan besar-besaran tata kelola negara, atau justru memperlihatkan rapuhnya sistem pengawasan di tengah proyek-proyek ambisius pemerintahan baru.
Di balik gegap gempita program pembangunan dan janji kesejahteraan, kasus-kasus ini mengingatkan satu hal mendasar: bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya program, tetapi juga oleh integritas orang-orang yang menjalankannya.