Indonesiainside.id, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, menekankan agar semua kebijakan daerah yang terkait dengan penanganan Covid-19 dapat dikonsultasikan terlebih dulu kepada Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Dia menjelaskan, dalam menetapkan protokol yang berkaitan dengan penanganan corona, harus mencakup empat aspek yaitu pencegahan, respons, pemulihan, dan tim pakar.
“Kepala daerah harus melakukan konsultasi tentang rencana kebijakan yang akan dibuat kepada ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” ujarnya di Jakarta, Senin (16/3).
Dalam rangka penanganan Covid-19, kata Doni, pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah kebijakan melalui strategi social distancing. Kebijakan ini berpedoman kepada protokol yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan, kegiatan ibadah, kegiatan berkumpul di tempat publik, pembatasan acara keramaian, proses kegiatan kerja aparatur sipil negara, aktivitas front liners (pekerja garis depan), dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat. Hal ini ditempuh dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi wilayah setempat.
“Pemda juga dapat melakukan penguatan fasilitas kesehatan, dengan melibatkan rumah sakit pemerintah daerah, puskesmas, dan rumah sakit swasta, serta penguatan system laboratorium didaerah masing-masing dalam penanganan Covid-19. Pemerintah daerah harus melakukan kolaborasi, mulai dari tingkat camat hingga RT,” katanya.
Doni mengingatkan, pemerintah daerah sebelum membuat keputusan diharapkan untuk membentuk gugus tugas daerah terlebih dulu dan bersifat segera. Kebijakan dan tindakan penanganan Covid-19 harus memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Pemerintah daerah wajib memperhatikan keselamatan masyarakat, kepentingan antar daerah dan kepentingan nasional,” ujarnya. (AIJ)