Indonesiainside.id – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana mengintegrasikan seluruh Whistleblowing System (WBS) atau sistem pelaporan pelanggaran di badan usaha milik negara (BUMN) dengan sistem milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat transparansi, tata kelola perusahaan, dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan seluruh BUMN ke depan diharapkan terhubung langsung dengan sistem pelaporan KPK.
“Yang kami harapkan nanti akan terintegrasi. Seluruh BUMN harus terintegrasi dengan KPK,” ujar Dony usai pertemuan dengan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut Dony, integrasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Danantara untuk memastikan seluruh BUMN dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip good corporate governance.
Selain mengintegrasikan sistem pelaporan pelanggaran, Danantara juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu.
Ia berharap sinergi dengan KPK tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, tetapi diwujudkan dalam pendampingan berkelanjutan guna memperkuat sistem pencegahan korupsi di seluruh perusahaan pelat merah.
Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan lembaganya tengah membangun kolaborasi strategis dengan Danantara untuk memperkuat pengawasan di lingkungan BUMN.
Menurutnya, seluruh laporan yang masuk melalui sistem pelaporan BUMN nantinya akan diteruskan ke KPK tanpa diseleksi terlebih dahulu.
“Dengan demikian semua informasi yang masuk tidak dipilah dan dipilih, namun seluruhnya masuk ke KPK. Biarkan nanti KPK yang memilah apakah laporan tersebut terkait tindak pidana korupsi atau bukan,” kata Aminudin.
Selain itu, KPK juga mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN serta penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Danantara dan BUMN melalui penyiapan personel yang memiliki sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), dan Corruption Risk Assessment (CRA).
Menurut KPK, penguatan kapasitas sumber daya manusia tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem tata kelola yang mampu menutup celah terjadinya praktik korupsi di lingkungan perusahaan negara.