Menko Pangan: Koperasi Desa Merah Putih Akan Dapat Pinjaman Jika Sudah Terbukti Untung

Indonesiainside.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) hanya jika koperasi tersebut telah menunjukkan kinerja yang baik dan terbukti menguntungkan.

Dalam keterangan usai rapat koordinasi persiapan peluncuran Kopdes Merah Putih di Jakarta, Selasa, Zulkifli yang akrab disapa Zulhas menjelaskan bahwa pendekatan ini berbasis pada kinerja riil koperasi. Sebanyak 103 koperasi percontohan yang saat ini sudah berjalan akan dijadikan model awal penerapan sistem ini.

“Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” ujar Zulhas di Jakarta, Selasa (15/7).

Pinjaman yang diberikan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil koperasi. Sebagai contoh, apabila sebuah koperasi membutuhkan Rp60 juta untuk membeli pupuk, maka pinjaman yang diberikan tidak akan melebihi jumlah tersebut. Zulhas menekankan bahwa pembiayaan tidak akan dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan kelayakan usaha masing-masing koperasi.

Meski demikian, ia tidak merinci secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 Kopdes percontohan tersebut untuk memulai kegiatan usaha mereka. Namun, berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2025, Dana Desa dapat dijadikan modal penyertaan untuk Kopdes Merah Putih, khususnya di desa yang belum memiliki BUMDes atau lembaga serupa.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 juga memberikan mandat bahwa percepatan pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih akan didukung oleh dana dari APBN, APBD, APBDes, serta sumber pembiayaan sah lainnya. Pemerintah sendiri memperkirakan total anggaran untuk program ini mencapai Rp400 triliun.

Sebagai tahap awal, pemerintah akan memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi melalui bank-bank Himbara. Dana tersebut bukan hibah, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu enam tahun melalui skema cicilan. Selain melalui skema channelling investasi, program ini juga akan memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal kerja dengan mekanisme executing.

Namun hingga saat ini, menjelang peluncuran Kopdes Merah Putih yang dijadwalkan ulang pada 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

Program Kopdes Merah Putih dirancang sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional, dengan menjadikan koperasi sebagai simpul distribusi komoditas penting seperti LPG, pupuk, dan bahan pokok. Pemerintah menargetkan koperasi-koperasi ini akan mandiri dan layak mendapatkan akses pembiayaan setelah membuktikan kinerja usaha yang sehat.

Tinggalkan Komentar