Indonesiainside.id – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menyuarakan dukungan tegas terhadap gagasan revolusioner untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Pria yang akrab disapa Bang Lukman ini sepakat agar keberadaan minimarket modern mulai dibatasi bahkan ditutup, untuk kemudian digantikan oleh Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM.
Langkah ini dinilai menjadi solusi riil untuk menghidupkan ekonomi masyarakat bawah agar tidak hanya menjadi penonton di tengah kepungan korporasi besar.
Menurut Lukman, maraknya ritel modern saat ini tidak memberikan dampak kesejahteraan yang merata. Ia menilai masyarakat selama ini hanya dijadikan objek pasar atau angka statistik konsumen semata.
“Pemahaman saya sederhana saja. Kalau minimarket modern terus merebak, yang mendapat benefit yang itu-itu saja. Keuntungannya menumpuk di segelintir orang,” ujar Lukman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/2).
Ia menambahkan bahwa meskipun gagasan menutup minimarket modern terdengar radikal, hal tersebut sangat relevan untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui Kopdes dan UMKM sebagaimana visi yang digelorakan Presiden Prabowo Subianto.
Politisi Jakarta ini juga menyoroti dugaan banyaknya pelanggaran aturan oleh pengelola ritel modern. Berdasarkan Permendag Nomor 23 Tahun 2021 dan Perpres 112/2007, ritel modern wajib mematuhi zonasi, termasuk jarak minimal 500 meter dari pasar tradisional.
“Coba lihat sekarang, ada yang berhadap-hadapan, dan posisinya dekat sekali dengan pasar tradisional. Apa-apaan ini?” cetusnya geram.
Selain zonasi, Lukman mengkritisi:
Jam Operasional: Banyak gerai yang melanggar batas waktu pukul 22.00 WIB.
Kemitraan UMKM: Kerja sama dengan produsen lokal yang dinilai tidak transparan.
Izin Usaha: Mendesak pemerintah meninjau kembali Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
Namun, ia memberikan pengecualian untuk gerai yang berada di kawasan khusus seperti rest area jalan tol, bandara, dan stasiun kereta api.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan betapa dominannya ritel modern di Ibu Kota. Hingga tahun 2020 saja, tercatat ada 2.696 gerai minimarket di Jakarta, dengan sebaran tertinggi di Jakarta Barat (701 gerai) dan Jakarta Selatan (688 gerai).
“Jakarta harus menjadi contoh dan pelopor dalam penertiban minimarket modern. Kalau Jakarta tidak melakukan penataan, program ini tidak akan jalan di daerah lain,” tegasnya.
Lukman berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan instruksi tegas untuk menata ulang industri ritel nasional demi memberi ruang bagi Kopdes Merah Putih sebagai pilar baru ekonomi rakyat. (Nto)