Oleh : Zahirudin |
Jumlah tenaga honorer seringkali lebih banyak daripada ASN namun kesejahteraannya memprihatinkan
Indonesiainside.id, Jakarta — Pemerintah belum memberikan jaminan sosial keselamatan dan kesehatan kepada para tenaga honorer baik honorer K1, Honorer K2 maupun Non Kategori.
Hal ini disebabkan karena pemerintah terlalu fokus mengejar pembangunan infrastruktur. Disisi lain, dana juga akan digunakan untuk meningkatkan gaji aparatur Desa. Malah terbaru bakal menggaji pengangguran.
Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Riza Patria mengatakan, semestinya pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan sektor riil masyarakat.
Dia mencontohkan seperti membiayai BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi warga bukannya malah mendahulukan pembangunan infrastruktur.
Politisi Gerindra itu menyayangkan sikap pemerintah yang malah menggunakan APBN untuk membiayai sebagian pembangunan jalan tol, yang biasanya dilakukan menggunakan skema kerjasama dengan pihak swasta.
“Ini malah ada pembangunan tol dibiayai APBN. Padahal bangun tol kan harusnya dibangun dengan kerjasama dengan swasta,” ujar Riza Patria.
Dia melanjutkan, pemberian jaminan sosial kepada tenaga honorer ini sangat penting karena negara sangat bergantung kepada kinerja mereka. Bahkan faktanya jumlah tenaga honorer seringkali lebih banyak jika dibandingkan dengan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun mirisnya tidak sedikit pula para tenaga honorer yang hingga saat ini belum mendapat jaminan sosial sebagaimana yang didapatkan ASN.
“Negara bertanggung jawab memberikan jaminan sosial bagi tenaga honorer. Kita memiliki 439 ribu tenaga honorer,” tegas Riza Patria
Jumlah ini belum lagi ditambah dengan honorer lainnya yang nasibnya hingga kini memprihatinkan. Untuk guru honorer tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) jumlahnya jutaan.
Mereka ini seringkali malah berada di garis depan. Maksudnya, ditempatkan di daerah yang susah dan terpencil (3T).
Dengan pendapatan yang minim dan lebih banyak dibayarkan tiap beberapa bulan sekali, mestinya menjadi prioritas pemerintah. Apalagi, mereka ini sudah bertahun-tahun bekerja untuk kepentingan negara.
“Harusnya diperhatikan. Diprioritaskan menjadi PNS dan kesejahteraannya diperhatikan,” pungkasnya. (EPJ)