Transfer Data ke AS Bukan Bentuk Penyerahan, Pemerintah Tegaskan Kedaulatan Data Tetap Terjaga

Indonesiainside.id – Di tengah kekhawatiran publik terhadap isu privasi digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa kesepakatan perdagangan digital antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan berarti Indonesia menyerahkan data pribadi warganya secara bebas. Sebaliknya, kerja sama ini justru menguatkan dasar hukum perlindungan data pribadi dalam konteks lintas negara.

“Kesepakatan yang dimaksud justru dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di Amerika Serikat, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (24/7).

Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump dalam pengumuman kerja sama dagang antara kedua negara menyebutkan poin mengenai pemindahan data pribadi sebagai bagian dari penghapusan hambatan perdagangan digital. Dalam dokumen resmi Gedung Putih disebutkan bahwa Indonesia akan memberikan kepastian terhadap kemampuan untuk memindahkan data pribadi ke AS, dengan pengakuan atas perlindungan data yang dianggap “memadai” berdasarkan hukum Indonesia.

Namun, Kemkomdigi meluruskan bahwa pembicaraan teknis masih berlangsung dan kesepakatan itu belum bersifat final. Pemerintah juga menegaskan bahwa setiap pemindahan data tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang ketat, dengan prinsip tata kelola data yang aman, sah, dan terbatas.

“Landasan hukumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,” tegas Kemkomdigi.

Dalam konteks ini, pemerintah menyebut praktik transfer data pribadi lintas negara sebagai hal yang lumrah dalam tatanan digital global. Negara-negara maju seperti anggota G7 sudah lama menerapkan skema serupa demi mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang terintegrasi.

Kemkomdigi pun menyebut contoh penggunaan data lintas negara yang dianggap sah secara hukum, seperti layanan pencarian daring, penyimpanan melalui cloud, pemrosesan transaksi di platform e-commerce, hingga kebutuhan riset dan pengembangan digital.

“Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Indonesia tidak tertinggal dalam dinamika ekonomi digital global, namun, tetap menjaga kedaulatan penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum atas data pribadi warganya,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar