Indonesiainside.id — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memperluas program sekolah swasta gratis pada 2026 sebagai solusi atas terbatasnya daya tampung sekolah negeri yang setiap tahun menyebabkan puluhan ribu siswa gagal diterima.
Melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk membiayai pendidikan di 103 sekolah swasta mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi.
Program tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 23.694 siswa agar tetap dapat mengakses pendidikan tanpa dipungut biaya.
Kebijakan ini muncul di tengah persoalan klasik penerimaan peserta didik baru di Jakarta, terutama rendahnya daya tampung sekolah negeri dibanding jumlah calon siswa.
Untuk jenjang SMP negeri, misalnya, kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 47 persen dari total pendaftar. Kondisi itu membuat lebih dari separuh calon peserta didik harus mencari alternatif ke sekolah swasta dengan beban biaya pendidikan yang tidak ringan bagi sebagian keluarga.
Pemprov DKI memilih pendekatan kolaborasi dengan sekolah swasta ketimbang hanya mengandalkan pembangunan sekolah baru yang memerlukan waktu dan biaya besar.
Program sekolah swasta gratis sebenarnya mulai dirintis sejak 2023 ketika Pemprov menggandeng sejumlah SMA dan SMK swasta untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi sekolah negeri atau PPDB.
Pada tahap awal, jumlah sekolah yang terlibat masih terbatas. Memasuki tahun ajaran 2025–2026, cakupannya meningkat menjadi 40 sekolah. Tahun 2026 menjadi tonggak perluasan program setelah ditambah 63 sekolah baru sehingga total mencapai 103 sekolah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut program ini sebagai upaya memutus rantai ketidakberuntungan yang selama ini dialami keluarga kurang mampu akibat mahalnya biaya pendidikan swasta.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak keluarga di Jakarta terpaksa membayar biaya sekolah swasta karena anak mereka tidak diterima di sekolah negeri meski tetap ingin melanjutkan pendidikan.
Dengan skema pembiayaan penuh dari pemerintah daerah, siswa yang diterima dalam program ini tidak lagi dibebani biaya pendidikan rutin.
Kebijakan tersebut juga dinilai menjadi langkah realistis untuk memperluas akses pendidikan tanpa harus menunggu pembangunan sekolah negeri baru dalam jumlah besar di wilayah padat penduduk seperti Jakarta.
Selain membantu keluarga berpenghasilan rendah, program ini diharapkan mampu mengurangi tekanan dan polemik tahunan dalam proses penerimaan siswa baru di ibu kota.