Indonesiainside.id – Calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyatakan sikap terhadap pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Keduanya akan menjadi penyeimbang bagi jalannya roda pemerintahan hasil Pilpres 2024 tersebut.
Ganjar mendeklarasikan diri sebagai oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran untuk menegakkan mekanisme pemeriksaan dan keseimbangan terhadap kebijakan pemerintah.
“Saya deklarasi, pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini,” ujar Ganjar dalam acara Halalbihalal TPN Ganjar-Mahfud di Rumah Pemenangan, Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Sikap Ganjar tersebut memberikan sinyal bahwa partai pendukungnya pada Pilpres 2024, PDI Perjuangan bersama koalisinya, akan bersikap oposisi pada pemerintahan mendatang. Meski masih bersifat pribadi, apa yang disampaikan Ganjar kemungkinan tak jauh beda dengan sikap partainya yaitu PDIP.
“Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar,” katanya.
Meski begitu, dia tetap menghormati pemerintahan yang baru. Ganjar pun menegaskan dirinya tak akan pernah berhenti untuk mencintai bangsa ini. Berseberangan dengan Prabowo tidak berarti tidak cinta NKRI.
Justru karena cinta negeri itulah, Ganjar memilih menjadi opsisi agar terjadi keseimbangan pada pemerintahan mendatang di mana hampir semua parpol sudah merapat, khususnya Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Meski begitu, masih ada tawar menawar dengan PKB karena sampai saat ini Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar belum bisa memastikan keberadaannya sebagai pendukung pemerintahan mendatang.
Menurut Ganjar, tak perlu cibir-mencibir di antara sesama anak bangsa karena jalur yang paling pas untuk menyuarakan kritikan adalah lewat parlemen. Sikap oposisi yang dia tempuh tak lain untuk menunjukkan moralitas politik. Cara berpolitik bangsa Indonesia, kata dia, harus naik kelas dan terhormat.
“Itulah cara yang paling bagus kami bisa melakukan, tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” kata Ganjar.
Sementara itu, Mahfud MD menyatakan dirinya akan terus berjuang di banyak jalan. Jalan itu bisa saja melalui partai politik dan gerakan politik. Mahfud akan kembali mengajar di kampus untuk meluruskan cara-cara berhukum di Indonesia. Pasalnya, kini para elite mempraktikkan hukum tanpa etika.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Polhukam itu mencontohkan bahwa capresnya juga memiliki gerakan politik di luar partai. Gerakan politik itu bukan hanya partai, melainkan organisasi masyarakat hingga pers yang memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara.
“Saya itu sedang berkonsolidasi untuk kembali civil society yang pernah berjaya dalam satu barisan untuk membangun demokrasi,” jelas Mahfud.
Cara elite mempraktikkan hukum tanpa etika, salah satunya, undang-undang dibentuk sesuai selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kelompok kecil. Oleh karena itu, praktik hukum harus diluruskan. Maksud Mahfud dengan meluruskan cara-cara berhukum berdasarkan etika dapat dipahami dengan merujuk pada polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia cawapres.
“Saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah, sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat,” katanya. (Aza)