Indonesiainside.id, Jakarta – Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan pascapenolakan hasil kongres luar biasa (KLB) ilegal Deli Serdang oleh Kemenkumham, partainya kini fokus konsolidasi kepengurusan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat itu mengatakan, Moeldoko dan kepengurusannya dari hasil KLB Sibolangit adalah masa lalu. Begitu juga dengan mundurnya Razman Arif Nasution dari kepengurusan versi KLB. Herzaky menyatakan mantan kader pelaku KLB Ilegal Sibolangit maupun gerombolan Moeldoko merupakan masa lalu.
“Kami ingin fokus melangkah maju bersama kader-kader yang sudah terbukti militansi, soliditas, kekompakan, dan loyalitasnya,” tegas Herzaki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/4).
Dia mengatakan, pascapengumuman dari Menkumham, DPP Partai Drmokrat fokus konsolidasi dengan para pengurus, anggota dewan, dan kader, baik di pusat, provinsi, maupun di kabupaten/kota. Konsolidasi itu untuk mengoptimalkan peran partai dalam membantu rakyat khususnya yang terdampak pandemi.
Dia mengatakan, fungsionaris partai memusatkan perhatian, tenaga, energi, dan waktu untuk merajut masa depan yang lebih baik untuk bangsa dan negara ini, untuk demokrasi Indonesia dan untuk Partai Demokrat.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, atau kubu Moeldoko. “Dari hasil pemeriksaan dan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly.
Beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi tersebut yakni perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC. (Aza/Ant)