Indonesiainside.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono menegaskan bahwa Rapat Kerja antara Komisi IV dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) beberapa waktu lalu menyimpulkan adanya indikasi kuat pelanggaran oleh perusahaan maupun individu yang diduga menjadi penyebab terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatra. Kerusakan besar yang terjadi disebutnya tak bisa dilepaskan dari aktivitas yang melanggar aturan di kawasan hutan.
“Hasil Raker nomer tiga disebutkan bahwa Kemenhut diminta segera menindak perusahaan pemegang perizinan berusaha atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan tambang ilegal. Artinya segera itu ya secepatnya, mungkin maksimal 1 bulan ya. Itu pendapat saya,” papar Riyono dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12).
Bencana yang menelan lebih dari 800 korban jiwa ini dinilai sebagai duka nasional. Selain menyebabkan banyak wilayah terisolasi, kerugian material diperkirakan mencapai lebih dari Rp10 triliun, baik pada sektor infrastruktur maupun ekonomi. Menurut Riyono, data yang disampaikan Kemenhut dalam Raker belum sepenuhnya menjawab kejanggalan kondisi di lapangan.
“Raker memberikan gambaran, paparan Menhut belum sepenuhnya memuaskan wakil rakyat. Angka dan data lapangan perlu divalidasi, faktanya kerusakan bencana ini sangat besar. Saat ini proses evakuasi terus dilakukan, tapi tugas Kemenhut harus juga cepat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti viralnya video tumpukan log kayu yang hanyut terbawa banjir, yang diduga merupakan hasil illegal logging oleh pemegang izin usaha yang malah melakukan kegiatan penebangan dan membuka tambang. Riyono menilai Kemenhut belum mampu memberikan jawaban memadai soal asal-usul kayu tersebut.
“Sampai sekarang Kemenhut belum bisa jelaskan, siapa pemilik kayu-kayu yang terbawa oleh arus banjir ini? Apakah dari aktivitas illegal atau legal? Mungkin jumlahnya bisa ratusan kubik? Semua belum jelas sampai saat ini?!” tegasnya.
Riyono juga mempertanyakan pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyebut adanya 12 objek hukum yang sedang diproses. “Menhut Raja Juli menyebutkan ada 12 obyek hukum yang sedang dalam proses, siapa saja mereka? Belum ada yang disampaikan kepada publik,” katanya.
Pria yang akrab disapa Riyono Caping itu mendesak Kemenhut bersikap lebih tegas dan bergerak cepat. Ia meminta langkah penindakan dilakukan dalam waktu maksimal 30 hari, bertepatan dengan dimulainya masa sidang DPR pada 2026. “Jangan sampai dalam Raker 2026 belum ketemu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan sehingga bencana besar ini,” tutup Riyono.