PBNU Tagih Rp1,5 Triliun, Pengamat: Tinggal Lihat Postur Anggaran Negara Sehat atau Tidak

Indonesiainside.id, Jakarta – Nota kesepahaman yang disetujui antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menuai polemik. Kesepakatan yang ditandatangani pada APBN 2017 sebesar Rp1,5 triliun itu belum juga disalurkan 100 persen hingga kini.

Nota kesepahaman tersebut antara lain sebagai kredit murah untuk organisasi masyarakat (PBNU) dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan usaha. Meski baru dicairkan sebesar Rp219 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pengamat politik Wempy Hadir melihat hal itu sebagai cerminan dari postur anggaran negara, terutama di Kemenkeu.

“Tinggal kita lihat postur anggaran di Kemenkeu apakah sehat atau tidak sehat,” ucapnya ketika dihubungi Indonesiainside.id di Jakarta, Senin (30/12).

Wempy mengatakan, jika anggaran di Kemenkeu sedang dalam keadaan baik, janji pemberian anggaran sebesar Rp1,5 triliun bisa langsung disalurkan kepada PBNU. Akan tetapi, jika dalam kajiannya Kemenkeu melihat kondisi fiskal yang belum memadai, dana tersebut tidak akan dapat dicairkan 100 persen.

“Harus dipertimbangkan juga mengenai kesehatan fiskalnya,” kata dia.

Wempy menuturkan, jika memang kondisi keuangan yang belum memadai, Kemenkeu harus menjelaskan kepada publik bahwa kondisi keuangan mereka sepenuhnya masih belum stabil. Ini diperlukan untuk menghindari konflik yang terjadi dengan orang yang diberikan janji.

“Jangan sampai PBNU menunggu Rp1,5 triliun, ternyata kondisi keuangan kita belum sehat. Mungkin perlu komunikasi lintas elite antarkeduanya mengapa sampai saat ini belum (cair) 100 persen,” ujar Wempy.

Menurut dia, harus ada pertemuan antara kedua pihak supaya PBNU dapat paham dan mengerti situasi keuangan negara yang sebenarnya. Jika tidak ada komunikasi dari Kemenkeu, PBNU akan mengira Kemenkeu menghambat proses pemberian bantuan yang telah dijanjikan itu. (AIJ)

Tinggalkan Komentar