Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, memberikan pernyataan pembelaan saat ditanya mengenai kontroversi keberadaan buron KPK, Harun Masiku, pada 7 Januari 2020 lalu. Ia menyebut kondisi Kemenkumhan kala itu tengah apes.
Yasonna mengklaim ada kendala Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) saat Ditjen Imigrasi terlambat mendeteksi keberadaan Harun Masiku.
“Jadi kita betul-betul sangat percaya pada waktu itu, tapi kendalanya ini betul-betul apes, apes besar dan sangat memalukan,” kata Yasonna di ruang Komisi III DPR, Jakarta, Senin (24/2).
Menteri dari PDI Perjuangan itu mengklaim keberadaan Harun Masiku sebenarnya bisa dilacak melalui sistem tersebut. Namun, terdapat perbedaan waktu yang ditayangkan dalam sistem itu.
Yasonna menyatakan, keberadaan Harun Masiku saat ke Singapura pada 6 Januari 2020 terekam dalam di PC. Bahkan rekamannya sangat lengkap, namun data itu tidak bisa terkirim ke server lokal.
“Sebelum terjadi masyarakat menanyakan posisi Harun, Humas Ditjen Imigrasi, Kabag Humas Imigrasi mengatakan masih di luar negeri, karena dia melihat di pusat data Simkim,” tutur dia.
Setelah Tempo mengungkap fakta bahwa Harun berada di Indonesia pada 7 Januari, Yasonna mengaku kecewa dengan data yang diberikan Ditjen Imigrasi. Maka ituz dia membentuk tim gabungan untuk mencari kebenaran data yang ada.
Tim tersebut menemukan bahwa ada 120.661 orang yang tidak terdeteksi masuk ke Indonesia selain Harun Masiku. Data itu masih tersimpan di komputer imigrasi di Terminal 2 F Bandara Soekarno-Hatta, belum masuk ke server Pusdakim Kemenkumhan.
“Setelah dilakukan perbaikan konfigurasinya, URL pada tanggal 10 Januari terkait kedatangan Masiku, baru terkirim secara perlahan secara lengkap 19 Januari pukul 22.06 WIB, karena diperlukan prosesi data,” ujar dia.(EP)