Indonesiainside.id – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu dalam menyikapi maraknya praktik judi online (judol). Sebanyak 7.001 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus gigit jari karena penyaluran bantuan sosial (Bansos) mereka dihentikan sementara.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY, Endang Patmintarsih, mengungkapkan bahwa keputusan berani ini diambil menyusul arahan Kementerian Sosial serta temuan data krusial dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ribuan keluarga tersebut terindikasi kuat menyalahgunakan dana bantuan negara untuk deposit di situs judi.
Poin paling krusial dari kebijakan ini adalah penerapan sanksi yang berdampak pada satu Kartu Keluarga (KK). Endang menjelaskan, deteksi dilakukan melalui analisis mendalam terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan aliran transaksi rekening.
Jika salah satu anggota keluarga—entah itu suami atau anak—terdeteksi bermain judi online, maka bantuan untuk keluarga tersebut, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Sementara (BLTS) senilai Rp300.000 per bulan, akan langsung ditahan.
“Misalkan PKH yang menerima itu istri, tapi yang judi suami atau anak, tetap terhenti. Karena PKH itu untuk keluarga,” jelas Endang menegaskan prinsip Bansos sebagai jaring pengaman kolektif.
Langkah pembekuan ini bukan hanya soal sanksi, tetapi juga prinsip moral penggunaan uang negara. Endang tidak menutupi kekecewaannya terhadap fenomena penerima bantuan yang justru menggunakan dana tersebut untuk hal destruktif.
“Masa kita pemerintah ini membantu untuk dia judi? Itu kan tidak benar,” sesalnya.
Ia menegaskan kembali bahwa filosofi dasar Bansos adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan taraf hidup, bukan untuk membiayai praktik ilegal yang justru memiskinkan.
Meski data PPATK dinilai akurat, Dinsos DIY tetap membuka ruang dialog. Penghentian ini bersifat sementara sebagai langkah verifikasi mendesak. Pemerintah memberikan kesempatan bagi warga yang merasa namanya dicatut atau terjadi kesalahan data untuk melakukan sanggahan.
“Ini kita hentikan sementara sambil memberi kesempatan masyarakat untuk menjelaskan. Benar nggak mereka ‘judol’, kan begitu,” kata Endang.
Dinsos DIY telah menginstruksikan Dinas Sosial di tingkat Kabupaten/Kota untuk menyosialisasikan hal ini. Warga yang merasa dirugikan dipersilakan melapor.
“Jika ada yang komplain, mereka bisa menjelaskan. Kalau tidak ada klarifikasi, maka dianggap temuan PPATK benar,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi shock therapy sekaligus momentum perubahan perilaku masyarakat. Endang berharap seluruh elemen masyarakat sadar bahwa bantuan pemerintah harus digunakan secara bijak.
“Bansos itu penting, tapi buat yang benar-benar perlu,” pungkasnya. (Nto)