Perempuan Bangsa Desak Pendampingan Total Korban Kekerasan Seksual di Pati

Indoneiainside.id — Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perlindungan maksimal serta pendampingan menyeluruh terhadap korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan seorang kiai di Kabupaten Pati.

Politikus yang akrab disapa Ninik itu menegaskan kasus kekerasan seksual tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa karena meninggalkan luka fisik, trauma psikologis, hingga tekanan sosial yang berkepanjangan bagi korban.

“Ini tindakan biadab yang sama sekali tidak bisa ditolerir. Siapa pun pelakunya harus diproses secara hukum dengan tegas. Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang menghancurkan rasa aman dan masa depan korban,” kata Ninik di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, fokus penanganan tidak cukup hanya pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan korban memperoleh pemulihan secara utuh, mulai dari pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga perlindungan sosial.

Ia menilai para korban, khususnya santriwati, berada dalam kondisi rentan karena harus menghadapi trauma sekaligus tekanan lingkungan sosial. Karena itu, negara wajib hadir agar korban tidak merasa sendirian selama proses hukum berlangsung.

“Pendampingan terhadap korban sangat penting karena psikis mereka pasti terguncang. Jangan sampai korban merasa sendirian menghadapi trauma dan tekanan sosial akibat kasus ini,” ujarnya.

Ninik juga menyinggung pentingnya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) agar hak-hak korban benar-benar terpenuhi di lapangan. Ia menekankan korban berhak mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh.

“UU TPKS telah mengatur dengan jelas soal hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Implementasinya harus benar-benar dijalankan agar korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan keadilan,” ungkapnya.

DPP Perempuan Bangsa, lanjut Ninik, juga siap turun langsung memberikan pendampingan kepada para korban guna memastikan hak-hak mereka terlindungi selama proses hukum berjalan.

Namun demikian, ia mengingatkan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan media, agar tidak membuka identitas korban maupun menyebarkan informasi yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka.

“Kami siap turun mendampingi para korban. Tetapi semua pihak harus menjaga privasi korban, tidak menyebarkan identitas maupun informasi yang dapat memperparah trauma mereka,” katanya.

Ia menambahkan, korban kekerasan seksual tidak boleh mengalami trauma berlapis akibat perundungan, komentar menyudutkan, maupun pemberitaan yang mengabaikan perlindungan korban.

“Jangan sampai korban mengalami trauma kedua akibat pemberitaan, perundungan atau komentar yang menyudutkan. Korban kekerasan harus dilindungi martabat dan masa depannya,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar