DPR Bantah RUU Penyiaran Kerdilkan Peran Pers

Indonesiainside.id- Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, membantah anggapan bahwa Revisi Undang-undang (RUU) No.32/2002 tentang penyiaran bakal mengecilkan peran pers atau menghambat kebebasan pers.

“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I DPR untuk mengecilkan peran pers,” kata Meutya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Meutya mengatakan, Komis I DPR menyadari keberlangsungan media yang sehat merupakan hal yang sangat penting. Bahkan, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selaku mitra kerja, terjalin sinergis dan saling melengkapi, baik saat Dewan Pers diketuai oleh Bagir Manan (2010-2016), Mohammad Nuh (2019-2022), hingga Azyumardi Azra (2022).

Hal itu, kata Meutya, dibuktikan pihaknya dalam upaya mendorong lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres “Publisher Rights”.

Meutya menuturkan, draf RUU Penyiaran saat ini masih berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan belum dilakukan pembahasan dengan Pemerintah. Draf yang muncul saat ini belum resmi, penulisan belum sempurna dan cenderung multitafsir.

“RUU Penyiaran saat ini belum ada, yang beredar saat ini adalah draf yang mungkin muncul dalam beberapa versi dan masih amat dinamis. Sebagai draf tentu penulisannya belum sempurna dan cenderung multi tafsir,” katanya.

Maka itu, dia menegaskan bahwa Komisi I DPR membuka ruang seluas-luasnya terhadap berbagai masukan dari masyarakat terkait RUU Penyiaran. “Tentu setelah menjadi RUU maka RUU akan diumumkan ke publik secara resmi,” ucap Meutya.

Dia menambahkan, rapat internal Komisi I DPR pada Rabu (15/5) telah menyepakati agar Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran mempelajari kembali masukan-masukan dari masyarakat.

“Komisi I DPR telah dan akan terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk RUU Penyiaran sebagai bahan masukan pembahasan RUU Penyiaran,” kata dia. (MBS)

Tinggalkan Komentar