Indonesiainside.id – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, berharap sidang perdana perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi momentum untuk mengakhiri polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7), menghadirkan dua terdakwa, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dan Roy Suryo, yang didakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu keaslian ijazah Jokowi.
Abdullah mengatakan seluruh pihak perlu menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian hukum agar perdebatan mengenai persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.
“Persoalan ini sudah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Kami berharap persidangan dapat memberikan kejelasan sehingga polemik ini dapat diselesaikan secara tuntas,” kata Abdullah.
Ia menilai energi publik sebaiknya tidak terus tersita oleh perdebatan yang belum memiliki kepastian hukum. Menurutnya, bangsa Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang lebih mendesak, seperti penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tantangan ekonomi dan sosial.
“Jangan sampai pikiran masyarakat dihabiskan dalam persoalan yang tidak jelas. Masih banyak masalah penting yang membutuhkan perhatian kita bersama,” ujarnya.
Abdullah menegaskan bahwa proses pembuktian mengenai perkara tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Karena itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada para penegak hukum. Biarkan proses hukum berjalan secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Abdullah, penyelesaian perkara melalui mekanisme hukum yang sah akan memberikan kepastian bagi semua pihak sekaligus mengakhiri polemik yang selama ini berkembang di ruang publik.
“Yang paling penting, persoalan ijazah ini harus segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan lagi dan masyarakat dapat kembali fokus pada berbagai agenda penting untuk kemajuan bangsa,” pungkasnya.