Indonesiainside.id, Jakarta – Seluruh elemen yang ada di DPR satu suara terkait isu konflik RI-Cina di Perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengungkapkan, untuk urusan kedaulatan, DPR tidak akan berkompromi dengan Cina.
“DPR juga mendorong pemerintah untuk berjuang secara maksimal untuk kedaulatan Indonesia,” ujar Sukamta saat ditemui dalam acara diskusi bertajuk ‘Kedaulatan RI atas Natuna’ di Jakarta, Senin (13/1).
Menurut dia, jika memang terdapat perbedaan istilah antara RI dan Cina tentang hak berdaulat, itu hanya perbedaan secara teknis. Sukamta menegaskan, apa yang dilakukan Cina di Perairan Natuna Utara jelas-jelas melanggar ZEE yang menjadi hak Indonesia.
“Apakah itu wilayah berdaulat atau tidak, jika pelanggaran itu dilanjutkan terus-menerus, bisa saja itu sampai pada kedaulatan Indonesia,” ucapnya.
Sukamta menuturkan, isu Natuna Utara bukan semata-mata soal pelanggaran terhadap ZEE Indonesia. Cina juga menghalangi penegakan hukum Indonesia. “Ini berat dan bukan hanya soal klaim lagi,” tutur Sukamta.
Sukamta mengungkapkan, DPR justru bingung dengan sikap Cina atas protes Indonesia. Dia pun mencurigai aktivitas kapal-kapal asal Negeri Tirai Bambu di Perairan Natuna bukan sekadar menangkap ikan. Dia meyakini Cina juga punya kepentingan di luar urusan perikanan di kawasan itu, yaitu sumber daya alam lain yang ada di bawah Laut Natuna.
“Ini yang membahayakan kedaulatan Indonesia secara umum,” ujar politikus PKS itu.
Sukamta berpendapat, Natuna hanya objek pertama dari upaya invasi Cina. Ke depan, akan ada wilayah perairan Indonesia lainnya yang akan diklaim oleh negara komunis itu. Dia berharap pemerintah dapat kompak dalam menyikapi isu Natuna tersebut. Menurutnya, hubungan diplomatik menjadi hal yang paling dibutuhkan saat ini.
“Jangan sampai para diplomat tidak mendapat support dengan statement yang tidak seragam dari pengambil kebijakan di pemerintah,” ujar dia. (AIJ)