Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat intelijen dan terorisme, Harits Abu Ulya mengatakan, gagapnya pemerintah RI menyelesaikan soal Papua, mengisaratkan Indonesia melalui para penguasanya ditempatkan pada posisi ‘pelayan’ bagi kepentingan imperialis Amerika dan Cina. Indonesia terjepit di antara dua poros kepentingan yang saat ini menghujamkan hegemoninya di Indonesia.
“Kalau ada kabar pemerintah Indonesia meminta dukungan Amerika soal Papua, itu artinya mengonfirmasi gambaran di atas,” kata Harits di Jakarta, Selasa (3/9).
Tak heran, ia menilai Indonesia dalam kubangan imperialisme blok Cina dan blok Amerika. Indonesia tidak berdaulat sepenuhnya soal Papua, namun yang terlihat saat ini penguasanya membuat plan sinkronisasi dua kutub kepentingan Cina versus Amerika.
“Tapi ingat, publik saat ini kesadaran politiknya cukup baik,” ujarnya.
Menurut Harits, nalar masyarakat sangat mudah membaca, siapa sebenarnya yang benar-benar cinta NKRI dan mengabdi tulus untuk NKRI atau mereka adalah kawanan ‘londo blangkonan’. Alias para penghianat yang menjadi ‘abdi dalem’ hegemoni negara-negara imperialis Cina versus Amerika.
“Rusuh Papua telah membukakan mata orang-orang yang tulus mencintai dan mengabdi untuk NKRI tentang apa yang sebenarnya terjadi,” kata Harits.
Publik bisa mengkaji dengan cermat produk-produk kebijakan politik yang keluar dari istana kepresidenan RI. Di antaranya yang tertulis maupun secara verbal yang di sampaikan oleh Presiden, Menkopolhukam, Kepala KSP, pimpinan TNI, Polri, dan orang-orang dilingkaran kekuasaan soal Papua via beragam media.
“Produk kebijakan politik pemerintah saat ini benar-benar terlihat gagap akut menghadapi problem Papua. Ada jejak Indonesia tidak berdaulat sepenuhnya atas setiap jengkal wilayah NKRI wabil khusus Papua,” ujarnya.
Harits menilai, ketegasan dan supremasi hukum kepada para perusuh hanya sayup-sayup terdengar. Ketegasan di lapangan oleh aparat TNI untuk mewujudkan kedaulatan dengan memastikan pertahanan dan keamanan di wilayah Papua juga gagap karena dibayang-bayangi isu HAM.
“Di forum internasional dengan doktrin politik luar negeri bebas dan aktif, juga terlihat Indonesia tampil, tapi tidak tampak sebagai negara yang berdaulat. Justru tampak kedodoran untuk meng-counter semua propaganda yang mendiskreditkan Indonesia soal Papua,” tutur Harits.
Harits mengingatkan Papua adalah wilayah yang sangat strategis dari berbagai aspek karena negara-negara besar punya kepentingan atas Papua. Amerika sejak lama telah menjadi ‘mitra’ penting soal Papua, dan kemitraan ini tidak gratis alias ada banyak kompensasi.
“Demikian juga bagi negara rival Amerika seperti Eropa dan khususnya Tiongkok (RRT), Papua juga berlian penting bagi mereka,” ujarnya. (Aza)