Indonesiainside.id — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Iyeth Bustami, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perusahaan-perusahaan di kawasan industri Dumai. Desakan itu muncul menyusul laporan pencemaran sungai dan perairan pesisir yang diduga berasal dari limbah industri yang tidak terkelola dengan baik.
Dalam pertemuan bersama Wali Kota Dumai, Paisal, Iyeth menegaskan bahwa investasi dan pertumbuhan industri tidak boleh berjalan dengan mengorbankan keselamatan lingkungan maupun kehidupan masyarakat pesisir.
“Fokus utama kami adalah merespons keresahan masyarakat terkait krisis lingkungan di Dumai. Kita mendukung investasi, tetapi jangan sampai ada perusahaan yang beroperasi dengan mengorbankan hajat hidup masyarakat dan merusak lingkungan. Kepatuhan terhadap AMDAL harus diawasi secara ketat,” ujar Iyeth di Dumai, Senin (11/5/2026).
Ia menyoroti dampak serius dari buruknya pengelolaan limbah industri, mulai dari kerusakan hutan bakau akibat rembesan bahan kimia hingga matinya biota laut di kawasan pesisir. Kondisi tersebut, menurutnya, kini mulai memukul perekonomian nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
“Jika pencemaran ini terus dibiarkan, masyarakat kecil yang paling dirugikan. Nelayan kehilangan penghasilan dan sumber air bersih warga terancam. Lingkungan industri harus selaras dengan perlindungan ekologi, bukan malah menjadi sumber bencana bagi warga sekitar,” tegas legislator PKB itu.
Sebagai anggota komisi yang membidangi lingkungan hidup dan investasi, Iyeth memastikan persoalan pencemaran di Dumai akan dibawa ke tingkat pusat untuk mendorong penguatan pengawasan terpadu terhadap aktivitas industri.
Ia juga meminta adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap dugaan pelanggaran lingkungan dapat ditindak cepat dan transparan.
“Kita harus memastikan Dumai tidak hanya maju sebagai kota industri, tetapi juga tetap menjadi kota yang bersih dan sehat. Perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan limbah harus diberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku,” tambahnya.
Iyeth turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Dumai yang dinilai proaktif dalam menelusuri sumber pencemaran. Ia berkomitmen terus mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi konkret demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan masa depan masyarakat pesisir Dumai.