Dukcapil Tegaskan e-KTP Tetap Berlaku untuk Check-in Hotel, Fotokopi Tidak Dilarang

Indonesiainside.id  — Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tetap dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan, termasuk proses check-in hotel dan administrasi lainnya.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya anggapan di masyarakat terkait larangan penggunaan fotokopi e-KTP untuk keperluan administrasi.

Menurut Teguh, e-KTP merupakan identitas kependudukan resmi yang digunakan dalam berbagai layanan publik maupun pelayanan lain yang membutuhkan verifikasi identitas diri penduduk.

“Untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, Ditjen Dukcapil Kemendagri bekerja sama dengan berbagai pihak akan terus melakukan inovasi dan penguatan sistem serta mekanisme pelayanan, agar penggunaan data dan dokumen kependudukan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan terlindungi,” kata Teguh, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna, baik instansi pemerintah maupun badan hukum Indonesia.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui berbagai metode akses dan verifikasi data kependudukan, seperti card reader, web service, web portal, face recognition (FR), hingga Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Selain itu, Dukcapil juga terus mendorong pemanfaatan sistem verifikasi dan validasi data kependudukan secara elektronik atau digital guna meningkatkan keamanan data pribadi masyarakat.

“Masyarakat tetap dapat menggunakan e-KTP untuk berbagai keperluan yang membutuhkan verifikasi maupun identitas kependudukan secara resmi, seperti check-in hotel dan berbagai keperluan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Teguh menambahkan, penggunaan fotokopi e-KTP pada prinsipnya masih diperbolehkan sepanjang dilakukan sesuai kebutuhan pelayanan dan secara bertanggung jawab.

Ia menekankan pentingnya memperhatikan aspek keamanan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan permohonan maaf atas penyampaian informasi yang kurang jelas sehingga menimbulkan beragam pemahaman yang tidak tepat,” pungkasnya.

Tinggalkan Komentar