Indonesiainside.id, Jakarta – Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengkritik pelaksanaan program Kartu Prakerja yang disebut pemerintah sebagai salah satu jaring pengaman sosial dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, program tersebut tidak menyelesaikan masalah di sektor tenaga kerja yang ambruk akibat wabah.
“Kartu Prakerja sekarang tentunya tidak butuh pelatihan online. Dulu itu waktu kampanye pelatihan online jadi penting untuk menaikkan skill pekerja, tapi konteks 2020 ini kita hadapi situasi sangat berbeda,” kata dia dalam diskusi daring Mencegah PHK Massal Menyelamatkan Ekonomi Nasional yang digelar DPP PAN, Jumat (17/4).
Para pakar ekonomi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa mencapai minus satu hingga dua persen. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai 2,8 juta orang.
Bhima memandang, program Kartu Prakerja terkesan dipaksakan dengan pelatihan model daring. Dia menyebutkan, solusi pemerintah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan terhadap sektor ketenaagakerjaan termasuk mendongkrak daya beli pekerja hingga PHK.
“Karena mereka yang di PHK lebih membutuhkan bantuan langsung tunai, cash transfer, atau bantuan sembako dibandingkan harus ikut pelatihan daring,” ucapnya.
Bhima menilai, cara pemerintah menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan lewat program Kartu Prakerja adalah hal yang lucu. Bhima mencontohkan salah satu materi yang diajarkan kepada pengemudi ojek daring (odar).
“Saya jujur, lihat materi pelatihannya lucu, misalkan driver ojol diberi paket pelatihan prakerja disuruh untuk manajemen stres dan waktu. Kelihatannya driver ojol lebih pintar daripada prakerja karena enggak usah dikasih manajemen waktu, dia tahu sendiri kapan harus keluar, titik mana yang ramai, mana jam sibuk,” ujarnya.
Contoh lain, kata dia, ada pada platform Skill Academy yang memberi teori cara mencari kerja di tengah wabah virus corona. Namun, materi pelatihannya bagaimana membuat curiculum vitae (CV) untuk beasiswa dan kuliah di luar negeri, baru kemudian cv untuk kerja.
“Jadi apa maksudnya pengangguran disuruh cari beasiswa LPDP, kuliah ke luar negeri? Jadi enggak menyelesaikan masalah juga, padahal industri butuhnya bukan itu. Pelatihannya sendiri dipaksakan dengan kondisi sekarang enggak efektif dan memang harusnya dirombak,” ucapnya. (ASF)