Indonesiainside.id – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menegaskan keseriusannya membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah yang inklusif serta memberi dampak langsung bagi masyarakat. Upaya ini diarahkan agar manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya dirasakan di luar negeri, tetapi juga mengalir ke dalam negeri, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta diaspora Indonesia di Arab Saudi.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menyampaikan bahwa penguatan ekosistem ini menjadi respons atas kekhawatiran publik terkait belum optimalnya nilai ekonomi haji dan umrah bagi perekonomian nasional.
“Pengembangan ekosistem ini dirancang agar nilai ekonomi haji dan umrah tidak hanya dinikmati di luar negeri, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi UMKM dan pelaku usaha Indonesia,” kata Jaenal saat ditemui di Jeddah, dikutip Senin (29/12).
Menjelang penyelenggaraan haji perdana yang dikelola langsung oleh Kemenhaj RI pada musim haji 1447 H/2026 M, pemerintah secara aktif mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam pemenuhan kebutuhan jemaah. Fokus utama diarahkan pada sektor konsumsi dan logistik yang selama ini memiliki nilai ekonomi besar.
Saat ini, Kemenhaj RI telah melakukan pemetaan terhadap pemasok, produsen, serta UMKM yang dinilai berpotensi menyuplai kebutuhan haji dan umrah. Langkah ini menjadi fondasi awal dalam membangun rantai pasok yang lebih terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
“Hingga saat ini sudah ada 12 UMKM yang dilibatkan dalam pemenuhan konsumsi untuk penyelenggaraan haji mendatang. Ini menjadi langkah awal untuk memperkuat peran UMKM dalam rantai nilai ekonomi haji,” ungkap Jaenal.
Untuk menjaga kualitas layanan sekaligus mempertahankan identitas kuliner nasional, Kemenhaj RI juga menggandeng dua syarikah. Kerja sama ini ditujukan untuk memastikan penggunaan produk Ready To Eat (RTE) serta bumbu khas Indonesia, sehingga konsumsi jemaah tetap menghadirkan cita rasa Nusantara.
“Masakan dengan rasa Indonesia bukan hanya soal selera, tetapi juga bagian dari kenyamanan jemaah serta peluang besar bagi produk pangan nasional,” jelasnya.
Selain sektor konsumsi, Kemenhaj RI juga menjalin komunikasi dengan para importir dan eksportir guna membuka akses masuk produk Indonesia ke Arab Saudi. Produk tersebut meliputi beras, lauk pauk, sayuran, hingga berbagai kebutuhan konsumsi lain yang dapat digunakan dalam operasional haji dan umrah.
Jaenal menekankan bahwa pelibatan UMKM tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan logistik jemaah, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kapasitas, pemenuhan standar mutu internasional, serta penguatan daya saing pelaku usaha nasional di pasar global.
Sejalan dengan itu, Kemenhaj RI tengah menyiapkan skema kerja sama dengan syarikah atau perusahaan layanan haji di Arab Saudi guna memastikan tata kelola penyelenggaraan haji berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
“Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem haji global, sekaligus memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah,” tambah Jaenal.
Ia menegaskan bahwa membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah memang membutuhkan proses bertahap. Namun, pemerintah memastikan arah kebijakan yang ditempuh sudah jelas dan terukur.
“Haji dan umrah harus menghadirkan keberkahan spiritual sekaligus manfaat ekonomi yang luas bagi bangsa,” pungkasnya.