DKI Jakarta Belum Terapkan Sistem Jalan Berbayar Elektronik

Indonesiainside.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan kebijakan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) karena masih memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.

“Untuk penerapan ERP, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebijakan tersebut belum dilaksanakan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, kepada pers di Jakarta, Rabu (7/5).

ERP adalah sistem pengendalian kepadatan lalu lintas dengan memungut retribusi secara elektronik dari pengguna kendaraan bermotor yang melewati beberapa ruas jalan di Jakarta pada jam-jam tertentu. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kemacetan dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke pusat kota.

“Sistem ini juga diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang dikelola untuk subsidi transportasi umum,” jelas Syafrin.

Sebagai alternatif sementara, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih menerapkan sistem ganjil-genap pada kendaraan pribadi di 25 lokasi strategis di Jakarta untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

Beberapa lokasi di Jakarta Pusat meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, dan Jalan Jenderal Sudirman. Di daerah lainnya, seperti Jakarta Selatan, sistem ganjil-genap diterapkan di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, dan beberapa jalan lainnya.

Di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, kebijakan yang sama juga diterapkan pada ruas Jalan Tomang Raya, Jalan Jenderal S Parman, dan Jalan DI Pandjaitan.

Di tengah upaya pengendalian lalu lintas, Pemprov DKI Jakarta tengah fokus pada pengembangan sarana transportasi umum massal, termasuk Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta, dan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta. Pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI-Kota) dan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) merupakan langkah strategis yang sedang dilakukan untuk memperluas jaringan transportasi cepat di Jakarta.

“Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam perjalanan sehari-hari,” tambah Syafrin.

Tinggalkan Komentar