Gaji Buruh Empat Bulan Tertunda, Wamenaker Tegaskan Negara Tak Akan Diam

Indonesiainside.id – Empat bulan tanpa upah, ratusan buruh PT Bumi Sari Mas Indonesia di Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya turun ke jalan. Mereka menuntut hak dasar yang selama ini diabaikan—gaji yang tak kunjung dibayar. Di tengah amarah dan kelelahan para pekerja, hadir Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi krisis ini.

“Hari ini kehadiran saya didampingi oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat membuktikan bahwa negara hadir. Negara tidak akan abai melihat persoalan kawan-kawan buruh,” tegas Wamenaker, Kamis (7/8).

Immanuel yang akrab disapa Noel menyampaikan keprihatinannya atas tindakan manajemen PT Bumi Sari Mas Indonesia yang dinilai tidak bertanggung jawab. Ia menyayangkan dampak langsung yang kini dirasakan para buruh dan keluarganya akibat tidak dibayarkannya gaji selama empat bulan.

“Jika mereka bermain-main terhadap nasib buruh, jangan salahkan kita sebagai negara. Negara punya kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa melakukan yang terbaik untuk buruh,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia memperingatkan bahwa negara tidak akan tinggal diam apabila pihak perusahaan terus mengabaikan peringatan tersebut. Menurutnya, tindakan hukum bisa diambil apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana.

Meski demikian, Noel menekankan pentingnya penyelesaian yang mengedepankan dialog antara buruh dan manajemen perusahaan. Pemerintah, kata dia, akan bertindak sebagai mediator dan penjaga keadilan.

“Tugas negara harus mampu menjadi jembatan yang baik antara buruh dan pengusaha,” kata Wamenaker, menyampaikan komitmen untuk mencari solusi konkret demi keadilan kedua belah pihak.

Di sisi lain, rasa kecewa dan frustasi terdengar jelas dari para buruh. Seorang karyawan menyampaikan keluhan bahwa janji manajemen soal pembayaran gaji terus-menerus diingkari.

“Kami sangat menyayangkan, sudah empat bulan kami tidak terima gaji,” ujar seorang pekerja dengan nada getir.

Kasus ini menjadi salah satu potret buram hubungan industrial di tanah air, di mana perlindungan terhadap hak-hak buruh masih kerap diabaikan. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan akan terus memantau dan mengawal kasus ini hingga tercapai keadilan bagi para pekerja.

Dengan sorotan nasional kini tertuju ke Padang Pariaman, publik menanti langkah nyata pemerintah dan sanksi yang mungkin dijatuhkan terhadap perusahaan yang terbukti lalai. Karena dalam negara yang menjunjung keadilan sosial, buruh tidak boleh terus menjadi korban kesewenang-wenangan.

Tinggalkan Komentar