Indonesiainside.id, Bekasi – Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi (Pepen) mengaku, Kota Bekasi belum maksimal dalam pengetatan pergerakan orang dan kendaraan di beberapa perbatasan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya, selain terminal, pergerakan orang juga masih dapat dijumpai di pasar-pasar tradisional.
“Seharusnya jarak antara pedagang di terapkan, juga dibuatkan sistem penjualan online atau sistem antar sehingga pembeli tidak terlalu menumpuk. Kemudian jam operasional pasar juga harus ditentukan,” kata Pepen dalam keterangan yang diterima Indonesiainside.id, usai rapat dengan empat kepala daerah Senin (27/4).
Dia mengatakan, kepatuhan mayarakat terhadap PSBB harus benar-benar dilaksanakan. Menurutnya, roda ekonomi masih bisa ditumbuhkan pascacorona, namun nyawa manusia tidak sebanding dan tidak bisa dibangkitkan kembali.
“Jadi peran kita sebagai kepala daerah adalah menyelamatkan warga masyarakatnya, dengan berlakunya PSBB salah satunya. Kedua menyalurkan bansos berupa sembako, dan ketiga, pentingnya perpanjangan PSBB,” ujarnya.
Sementara, Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan, penegakan hukum dalam penerapan PSBB esensinya tidak jelas. Misalnya, kata dia, pengetatan jam operasional ritel dan sejenisnya masih banyak perdebatan.
“Wilayah yang terlewati kereta api harus ada pengetatan penumpang dan menanyakan tujuannya apa bepergian menggunakan kereta. Apakah dia seorang perawat atau dokter, kemudian sepenting apa bepergiannya. Selain itu juga penumpang diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak atau physical distancing,” kata Ade.
Sedangkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, menyayangkan banyak pabrik yang masih beroperasi. Sementara, sembilan sektor lainnya yang dikecualikan seperti rumah ibadah sudah ditutup.
“Seharusnya kita sebagai daerah diberi kewenangan untuk menutup pabrik di luar yang dikecualikan,” kata Dedie.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Bekasi, Juhandi, menuturkan jika PSBB tidak diperpanjang, maka tidak ada penyelesaian. Selain itu, penting ada tindakan atau hukuman untuk pelanggar PSBB.
“Ke masjid atau ke tempat ibadah saja sudah dilarang, tetapi pabrik masih buka. Kami berharap kalau memang kita sepakat dan juga mungkin tentunya ada penguatan-penguatan dipelaksanaanya. Kita mengimbangi DKI dan semoga bisa diperpanjang tetapi dikuatkan di lapangan terkait sanksi,” kata Juhandi.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama, yakni perpanjangan PSBB. Nantinya, secara bersama ditujukan ke Kementerian Kesehatan melalui gubernur Jawa Barat dan meminta batas akhir PSBB hingga 22 Mei 2020. (ASF)