Indonesiainside.id, Banda Aceh – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menerbitkan aturan baru bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga kontrak. Aturan dituangkan dalam Surat Gubernur Aceh nomor 800/7669 tentang perpanjangan penyusuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di fase new normal.
Dalam seruan Gubernur Aceh yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada Kamis (28/5) itu menyebutkan waktu kerja para PNS dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh dibagi menjadi dua, yakni piket pagi dan siang. Sementara, bagi yang tidak menjalankan tugas, mereka diwajibkan untuk bekerja dari rumah dan tetap siaga jika sewaktu-waktu mendapat panggilan dari atasan.
Kendati demikian, aturan tersebut tidak berlaku bagi pejabat eselon (1.b hingga IV). Mereka tetap bekerja seperti biasa. Selain itu, aturan lainnya, PNS dan tenaga kontrak dilarang berada di warung kopi pada hari kerja, maupun libur dan menghindari tempat keramaian.
“PNS dan tenaga kontrak dilarang berada di warung kopi (warkop) dan kafe selama 24 jam, baik pada hari kerja, maupun hari libur,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani di Banda Aceh, Sabtu (30/5).
Aturan tersebut juga dipertegas dengan sangksi-sanksi yang bakal diterima para pegawai apabila tidak mematuhinya. Untuk PNS, hukumannya berupa pemotongan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) sebesar 100 persen, sedangkan tenaga kontrak langsung dipecat.
“Untuk menjalankan pengawasan, petugas Satpol PP dan WH Aceh akan dikerahkan untuk merazia yang masih nongkrong di warkop. Aparatur negara dulu yang harus di tertibkan oleh Pemerintah Aceh,” ungkapnya.(PS)