Komisi XI Siap Kawal Kasus Investasi Bodong Fikasa Group

Indonesiainside.id – Komisi XI DPR RI memastikan akan menindaklanjuti aduan para korban investasi bodong PT Fikasa Group. Langkah ini disampaikan setelah sejumlah korban menyampaikan langsung keluhan mereka dalam rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara I, Senayan.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menegaskan, pihaknya akan segera mengagendakan rapat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meminta penjelasan terkait pengawasan dan perlindungan konsumen jasa keuangan. “Kami sudah mendengarkan semua yang disampaikan. Isu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Komisi XI akan menindaklanjutinya dengan mengagendakan rapat bersama OJK,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Rabu (12/11).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral DPR sebagai wakil rakyat. Kasus Fikasa Group yang sudah berjalan lebih dari satu dekade perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat tidak terus menjadi korban.

“Kalau kasus ini sudah berlangsung belasan tahun tapi belum tuntas, tentu kita ingin tahu di mana masalahnya. Kami tidak bisa ikut campur dalam proses hukum, tapi kami bisa meminta penjelasan dari OJK terkait perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab mereka,” jelasnya.

Misbakhun menambahkan, DPR akan memastikan OJK menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan sesuai mandat undang-undang.

“Yang bisa kami lakukan adalah memastikan OJK menunaikan tugasnya. Karena di undang-undang jelas disebutkan, OJK mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen jasa keuangan. Nah, perlindungan itu harus sampai sejauh apa? Itu yang akan kami dorong,” katanya.

Kuasa hukum korban, Saiful Anam, memaparkan bahwa Fikasa Group menjalankan investasi ilegal melalui tiga entitas: PT Wahana Bersama Nusantara (WBN), PT Tiara Global Propertindo (TGP), dan Koperasi Simpan Pinjam Alto (Kospina). Para korban dijanjikan imbal hasil tinggi, antara 10 hingga 15 persen per tahun, padahal perusahaan tidak memiliki izin dari OJK, Bank Indonesia, maupun Bappebti.

“Para korban ini bukan orang yang serakah. Mereka hanya percaya pada janji keuntungan wajar dan ingin menyimpan uangnya di tempat yang aman. Tapi ternyata, perusahaan itu tidak memiliki izin dari otoritas mana pun,” ujar Saiful.

Fikasa Group diketahui dijalankan oleh keluarga Salim—Agung, Bhakti, Elly, Dewi, dan Christina Salim. Setelah kasus mencuat, perusahaan mengajukan kepailitan pada 2020, yang menurut korban hanya menjadi cara untuk menghindari kewajiban kepada investor.

Saiful menyebut homologasi yang dijanjikan tidak pernah terealisasi, sementara ribuan korban kini menanggung kerugian besar tanpa kepastian pengembalian dana.

Langkah Komisi XI membuka ruang baru bagi penyelesaian kasus yang telah berlarut-larut ini. DPR berjanji akan menjadi jembatan antara korban dan lembaga pengawas keuangan, agar ada kejelasan mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Bagi korban, perhatian DPR menjadi harapan baru setelah bertahun-tahun mencari keadilan. “Kami hanya ingin uang kami kembali dan pelaku bertanggung jawab,” ujar salah satu korban usai rapat.

Komisi XI menegaskan akan mengawal proses ini hingga ada langkah konkret dari pihak terkait, terutama OJK, agar kasus serupa tidak kembali terulang di masa depan.

Tinggalkan Komentar