INDONESIAINSIDE.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui telah mencabut izin usaha perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) karena permasalahan gagal bayar yang tak kunjung usai.
Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.06/2024 pada 3 Mei 2024.
Dalam keterangan tertulis, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa memaparkan bahwa pencabutan ini dilakukan karena TaniFund telah dikenakan penegakan kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum dan tidak melaksanakan rekomendasi pengawasan OJK.
“OJK telah melakukan langkah-langkah pengawasan (supervisory actions) dan memberikan sanksi administratif secara bertahap sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). OJK juga telah melakukan komunikasi dengan Pengurus dan Pemegang Saham secara intens untuk memastikan komitmen penyelesaian permasalahan TaniFund,” demikian keterangan tersebut.
Namun, sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga TaniFund dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.
Tindakan pengawasan OJK dan pengenaan sanksi administratif kepada TaniFund sampai dengan pencabutan izin usaha tersebut sudah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 63/POJK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Pencabutan izin usaha TaniFund dilakukan untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri LPBBTI yang sehat dan terpercaya. OJK juga telah melimpahkan kasus pidana terkait TaniFund kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
Sebelumnya, OJK telah melaporkan TaniFund ke kepolisian terkait permasalahan gagal bayar dan indikasi fraud pada periode awal April 2024
“Untuk kasus TaniFund, OJK sudah melakukan pelimpahan kepada Bareskrim. Untuk proses hukum lebih lanjut dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman.
Agusman menyatakan OJK tetap melakukan pendalaman atas tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang terjadi pada TaniFund, khususnya terkait penanganan pendanaan macet bagi lender. Dia juga menyebut OJK mewajibkan kepada TaniFund untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang melibatkan lender dan/atau borrower mengacu pada ketentuan POJK Nomor 10 Tahun 2022.
Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, TaniFund harus menghentikan kegiatan usaha pada industri LPBBTI. Selanjutnya Pemegang saham, Pengurus, dan/atau pegawai TaniFund dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset TaniFund.
Dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi Pengguna dan pihak terkait lainnya, TaniFund wajib melakukan likuidasi dan menyediakan Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat/Pengguna.
Ditutupnya operasional fintech P2P lending bermasalah, seperti TaniFund, juga dilakukan untuk melindungi kepentingan lender dan borrower. Kasus ini juga sebagai peringatan bagi fintech lending lain sehingga tidak ada lagi kejadian serupa seperti TaniFund.
Untuk antisipasi kejadian seperti TaniFund tak terulang ke depannya, perlu pengaturan di dua sisi, baik lender dan borrower. Dari sisi lender, ada kewajiban ikut asuransi sebagai mitigasi risiko bisa diketatkan. Jika perlu, OJK menginisiasi pembentukan Lembaga Penjamin Investasi di fintech P2P lending, seperti LPS-nya bank atau asuransi. OJK perlu merasionalkan bunga manfaat bagi lender sehingga bisa mengukur risiko dengan tepat,” katanya.
Dari sisi borrower, penggunaan data SLIK sangat diperlukan. Hal ini untuk menghindari peminjam nakal dari perbankan yang dirasa banyak juga meminjam di fintech P2P lending.
Sebagaiaman diketahui, sejumlah lender menggugat fintech peer to peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia atau TaniFund atas perkara wanprestasi atau gagal bayar. Dalam agenda mediasi, TaniFund menyatakan hanya sanggup membayar 3% pengembalian dana para lender.
Setidaknya ada 3 lender yang menggugat TaniFund atas dasar perkara wanprestasi atau gagal bayar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdaftar pada 18 Januari 2023 dengan nomor perkara 64/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL. Tertera nilai sengketa Rp 131 juta.