Indonesiainside.id – Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa restorasi gambut kini menjadi fondasi utama kebijakan ketahanan iklim nasional. Ia menekankan bahwa upaya tersebut tidak lagi sekadar pekerjaan teknis, melainkan gerakan nasional berbasis ilmu pengetahuan, kearifan lokal, dan kolaborasi masyarakat.
“Restorasi gambut bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan fondasi ketahanan iklim nasional,” ujar Hanif Faisol dalam keterangan tertulis dari Jakarta, Kamis (23/10).
“Keberhasilan restorasi lahir ketika ilmu pengetahuan berpadu dengan kearifan lokal, ketika masyarakat bukan hanya penerima manfaat, tetapi pengelola ekosistemnya,” sambungnya.
Hanif menyampaikan hal itu usai menjadi pembicara dalam AsiaFlux Conference 2025 di Riau pada Rabu (22/10). Menurutnya, selama satu dekade terakhir Indonesia telah merehabilitasi lebih dari 24,6 juta hektare lahan, termasuk 4,16 juta hektare ekosistem gambut yang telah dibasahi kembali.
Pemerintah juga telah membangun 45 ribu sekat kanal dan menanam kembali berbagai spesies asli untuk memulihkan fungsi ekologis gambut. KLH/BPLH memperkuat pendekatan ilmiah melalui sistem Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan layanan digital Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (SiPPEG) yang memantau kondisi gambut secara real time.
Pendekatan berbasis data tersebut berpadu dengan pengetahuan lokal masyarakat untuk menciptakan tata kelola yang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekologi di lapangan. Lebih dari sekadar proyek lingkungan, Hanif menyebut restorasi gambut telah berkembang menjadi gerakan kolaboratif nasional. Melalui Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), sebanyak 1.100 desa kini aktif mengelola dan menjaga ekosistem di wilayahnya.
Dalam program itu, perempuan dan pemuda menjadi motor ekonomi hijau melalui usaha madu kelulut, kerajinan serat alam, serta ekowisata berkelanjutan. Langkah tersebut, lanjut Hanif, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan target FOLU Net Sink 2030, yang menjadikan restorasi gambut sebagai pilar utama penguatan ketahanan iklim, sosial, dan ekonomi nasional.
“Pemulihan alam bukan beban, melainkan investasi strategis menuju pembangunan rendah karbon,” ujarnya. “Kita tidak boleh hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi harus menghadirkan ilmu pengetahuan yang memperkuat nilai kompetitif dan keberlanjutan alam Indonesia,” pungkasnya.