Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Haji, Umrah, dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura), Muharom Ahmad (MA), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.
“Pemeriksaan atas nama MA, Dewan Pembina Gaphura,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (6/10).
Kasus dugaan korupsi ini telah resmi naik ke tahap penyidikan sejak 9 Agustus 2025, setelah sebelumnya KPK memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam tahap penyelidikan pada 7 Agustus 2025.
KPK menyampaikan telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. Dari hasil penghitungan awal, kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Selain itu, KPK juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas. Pada 18 September 2025, lembaga antirasuah tersebut mengungkapkan bahwa sedikitnya 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan kuota haji.
Kasus ini juga mendapat perhatian dari Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, yang sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.
Salah satu sorotan utama Pansus adalah pembagian kuota tambahan 20.000 jamaah dari Pemerintah Arab Saudi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Dari kuota tambahan tersebut, Kemenag membagi secara merata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, padahal undang-undang mengatur porsi haji khusus hanya delapan persen, sedangkan 92 persen harus dialokasikan untuk jamaah haji reguler.
Temuan dan pemeriksaan ini memperkuat dugaan adanya praktik penyimpangan sistemik dalam pengelolaan kuota haji yang melibatkan sejumlah pejabat dan pelaku usaha di sektor perjalanan ibadah.