Indonesiainside.id – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo mengkritisi pengelolaan aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran yang dinilai belum optimal memberikan kontribusi bagi negara maupun masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja GBK dan Kemayoran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Yanuar menyoroti nilai aset yang disebut mencapai ribuan triliun rupiah, namun belum sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan.
“Asetnya besar sekali, nilainya ribuan triliun, tapi pendapatannya sangat kecil. Kita seperti menghadapi residu kebijakan masa lalu, kayak kena trap (terjebak) gitu,” terang dia, dikutip Kamis (2/4).
Ia menilai persoalan tersebut bukan semata akibat kesalahan pengelolaan (mismanagement), melainkan lebih pada kebijakan yang dinilai keliru. Menurutnya, terdapat indikasi perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal, khususnya pada kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau (RTH).
Yanuar mencontohkan munculnya fasilitas komersial seperti pusat perbelanjaan di area yang sebelumnya direncanakan sebagai ruang publik atau kawasan hijau.
“Ini bukan mismanagement, tapi miskebijakan. Tiba-tiba di area yang harusnya ruang terbuka hijau, muncul fasilitas komersial seperti mall. Padahal ide awalnya bisa jadi kita bikin hutan kota atau fasilitas sosial yang sangat dibutuhkan warga,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKS tersebut juga menyoroti adanya konsesi bisnis yang dinilai membuat manfaat aset negara tidak sepenuhnya dirasakan publik. Ia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius dalam perumusan kebijakan ke depan.
Lebih lanjut, Yanuar berharap Panja Komisi XIII dapat menyerap masukan dari berbagai lembaga think tank guna memperkuat rekomendasi kebijakan, sehingga pengelolaan aset negara dapat lebih optimal, baik dari sisi peningkatan pendapatan negara maupun penyediaan fasilitas sosial bagi masyarakat.
“Kita ingin aset negara ini betul-betul bisa dinikmati masyarakat, baik dalam bentuk revenue maupun fasilitas sosial. Jangan sampai aset negara hanya menguntungkan segelintir pihak melalui konsesi-konsesi yang merugikan,” pungkasnya.