Indonesiainside.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan signifikan. Salah satu kompleks strategis, yakni Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) 3, telah resmi rampung dan siap digunakan sebagai pusat aktivitas pemerintahan baru.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk, selaku pelaksana proyek, menyampaikan bahwa kawasan senilai Rp902,6 miliar tersebut kini masuk tahap pemeliharaan akhir dan siap menampung para aparatur sipil negara (ASN) pada gelombang awal pemindahan ke IKN.
“Pembangunan komplek Gedung Kementerian Koordinator 3 ini sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemerintahan di IKN. Nantinya para ASN akan menempati gedung ini pada tahap awal pengembangan IKN,” kata Direktur Operasi I Waskita Karya, Ari Asmoko, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/5).
Kawasan Kemenko 3 terdiri dari empat tower utama, lengkap dengan Multifunction Hall dan Jembatan 2nd Walkway sepanjang 254 meter yang menghubungkan area strategis di sekitar kompleks. Kapasitasnya dirancang untuk 1.375 ASN, dilengkapi dengan parkir mobil dan sepeda masing-masing 120 unit.
Sehari sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono meninjau langsung progres pembangunan di kawasan IKN yang membentang di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Wapres menekankan pentingnya infrastruktur pemerintahan sebagai pondasi tata kelola masa depan. Kesiapan sarana seperti kompleks Kemenko ini menjadi simbol nyata transformasi Indonesia menuju pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
“Kunjungan ini memastikan kelangsungan pembangunan IKN berjalan sesuai target,” tegas Gibran. Ia juga menambahkan bahwa pembangunan IKN merupakan bagian dari visi besar mewujudkan kota masa depan yang cerdas, ramah lingkungan, dan merepresentasikan semangat gotong royong bangsa.
Dengan rampungnya salah satu kawasan kementerian utama ini, pemerintah semakin dekat pada target memulai pemindahan aktivitas pemerintahan ke IKN. Gedung Kemenko 3 menjadi contoh nyata kolaborasi antara BUMN, pemerintah pusat, dan otoritas IKN dalam menciptakan pusat pemerintahan yang bukan hanya megah secara fisik, tapi juga kuat secara fungsional dan berkelanjutan.